Demokrat sebut 'kudatuli' ritual politik PDIP sejak SBY kalahkan Mega

Demokrat sebut 'kudatuli' ritual politik PDIP sejak SBY kalahkan Mega. Wasekjen Partai Demokrat Rahclan Nashidik pun angkat bicara mengenai ucapan petinggi partai besutan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri itu. Rachlan menilai,PDIP yang melapor kasus kuda tuli ke Komnas HAM sebagai upaya kesiangan.

Oleh Sania Mashabi - Reporter

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyambangi Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kamis (26/7). Dalam lawatannya itu, Hasto sempat meminta Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersaksi dalam kasus kerusuhan dua puluh tujuh juli atau dikenal dengan 'kudatuli' di tahun 1996.

Wasekjen Partai Demokrat Rahclan Nashidik pun angkat bicara mengenai ucapan petinggi partai besutan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri itu. Rachlan menilai,PDIP yang melapor kasus kuda tuli ke Komnas HAM sebagai upaya kesiangan.

"Laporan itu adalah upaya politik yang sudah kesiangan. Tetapi memanfaatkan kasus 27 Juli adalah ritual politik PDIP sejak Pak SBY mengalahkan Ibu Megawati dalam Pemilu 2004," kata Rachlan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/7).

Menurutnya jika PDIP serius ingin menyelesaikan masalah 'kuda tuli' seharusnya sejak dulu ketika Megawati masih menjabat sebagai Presiden kelima. Pada saat itu, kata Rachlan Mega seharusnya bisa menggunakan otoritasnya untuk menuntaskan masalah tersebut.

"Ia bisa menggunakan pengaruhnya untuk membuka jalan bagi investigasi, seperti kuat didesak masyarakat. Sayang, Mega memilih diam. Bahkan mengangkat Pak Sutiyoso, Pangdam Jaya saat kejadian, menjadi Gubernur DKI," ungkapnya.

"Pada 2004 Presiden Megawati malah menghalangi penyidikan Tim Koneksitas Polri atas kasus 27 Juli dengan alasan pemilu sudah dekat. Tak ada nama SBY dalam daftar orang yang disangka oleh Tim koneksitas Polri," lanjutnya.

Lanjut dia, PDIP juga tidak mendukung adanya penuntasan kasus tersebut melalui upaya pembentukan rekonsiliasi. Partai berlambang Banteng bermoncong putih itu paling keras menolak pembentukan tim tersebut.

"Sebagai Ketua Umum PDIP, Mega tidak memerintahkan fraksinya menyetujui inisiatif itu. Padahal bila Komisi terbentuk, Megawati mendapat alat yang kuat untuk mengungkap 27 Juli," ucapnya.

Rachlan meminta khalayak menilai sendiri maksud dari pelaporan tersebut. "Jadi nilai sendiri saja apa maksud laporan Hasto ke Komnas HAM itu sekarang, 22 tahun sejak para korban 27 Juli ditinggalkan Megawati," tandasnya.