Soal rangkap jabatan Airlangga, JK bandingkan dengan Megawati dan SBY

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar diakhiri dengan pengukuhan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum menggantikan Setya Novanto. Munaslub ditutup langsung Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Rabu (20/12) malam di JCC, Senayan, Jakarta Pusat.

Mengenai rangkap jabatan Airlangga sebagai ketum Golkar dan Menteri Perindustrian, menurut Wapres tak masalah. Pasalnya dia juga pernah rangkap jabatan sebagai Ketum Golkar dan Wapres pada periode pemerintahan 2004-2009.

"Saya waktu jadi Wakil Presiden dulu malah ketua partai juga. Jadi enggak ada masalah," ujarnya ditemui usai menutup munaslub.

Tak hanya dirinya dan Airlangga yang pernah rangkap jabatan, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono juga rangkap jabatan sebagai Presiden dan ketua partai. Khusus posisi Airlangga, JK mengatakan kewenangan sepenuhnya tergantung Presiden Joko Widodo apakah tetap sebagai menteri atau akan diganti.

Terkait revitalisasi kepengurusan yang akan dilakukan Airlangga, JK enggan mengomentari karena itu kewenangan Ketum. "Kalau soal bersih-bersih itu kewenangan Ketua Umum," ujarnya.

Sebelumnya Airlangga Hartarto mengatakan segera melapor ke Presiden Jokowi setelah ia terpilih secara resmi dan dikukuhkan menjadi Ketum Golkar. "Amanah yang diberikan Presiden sebagai pembantu beliau saya wajib untuk menjalankan amanah tersebut. Tentu hal-hal lain akan kami laporkan ke Presiden," jelasnya.

Terkait apakah ia akan diganti setelah menjabat Ketum Golkar, Airlangga mengatakan diserahkan sepenuhnya pada keputusan Presiden. "Dan apapun itu jadi hak prerogatif dari Bapak Presiden," kata dia.