Cak Imin marah PDIP ingin rebut kursi Menteri Desa

Kabar perombakan kabinet kerja Jokowi-JK membuat panas partai-partai pendukung pemerintah. Salah satunya datang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menuding PDIP secara sistematis mencoba merebut posisi Menteri Desa Marwan Jafar.

Wasekjen PKB Daniel Johan mengatakan PKB sudah mengklarifikasi hal itu kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. "Hasto sudah telepon (tapi) membantah. Tapi kita lihat memang ada upaya sistematis, ada yang digerakin," kata Daniel usai rapat paripurna di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (6/4).

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin dikabarkan marah besar mendengar ada upaya melengserkan Menteri Marwan. Menurutnya Cak Imin meminta PDIP melakukan dengan cara yang fair apalagi mereka bersatu dalam KIH. "PKB lagi marah. Jangan pakai cara-cara jahat, ukurannya kinerja profesional," tegas Daniel.

Dalam kabinet kerja Jokowi-JK, PKB memiliki jatah tiga kursi yakni Menteri Desa Marwan Jafar, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi, dan Menteri tenaga kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri.

Dia heran, dari tiga kursi menteri itu, hanya posisi menteri desa yang ingin direbut. Politisasi dalam rekrutmen pendamping dana desa dijadikan salah satu peluru untuk melengserkan Marwan.

"Kemendes saja yang mereka serang dari awal. Soal itu (isu pendamping dana desa) juga termasuk. Padahal semuanya kan dari menkeu langsung. Malah kita was-was betul soal penggunaan dana desa. Kita kawal banget," beber dia.

Daniel menuturkan, PDIP seharusnya memahami jika mereka dalam satu koalisi yang sama. Pernyataan PKB ini, kata dia sebagai sikap politik karena diperlakukan tidak adil oleh partai pemenang pemilu.

"Bukan soal ngambek, tapi jangan perlakukan PKB dengan tidak fair padahal kita koalisi. Selama ini PKB support apa yang dianggap PDIP penting.

Dikonfirmasi, politikus PDIP Hendrawan Supratikno membantah segala tudingan PKB. Hendrawan mengatakan PDIP mengedepankan sinergitas ketimbang posisi menteri.

"Tidak benar. Bagi kami sinergi lebih penting daripada rivalitas kursi. Apalagi semua tahu itu hak prerogatif Presiden," kata Hendrawan ketika dihubungi merdeka.com.

Dalam perombakan kabinet, Hendrawan meyakini Presiden Jokowi benar-benar mencari sosok yang berkompeten daripada sekadar coba-coba atau memenuhi jatah partai.

"Reshuffle harus menghasilkan bangunan kabinet dan arsitektur kompetensi yang tangguh, solid dan berkinerja tinggi. Tidak boleh lagi ada pertimbangan coba-coba, akomodasi non-prestatif, dan ketidaksesuaian dengan kompetensi," tandas Hendrawan.