PPP kembali panas gara-gara Mukernas

Kisruh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) seperti tidak berujung.Setelah Menkum HAM mengeluarkan SK Perpanjangan Muktamar Bandung, Partai Ka’bah seolah kembali terbelah soal rencana Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).

Emron Pangkapiselaku WaketumPPPMuktamar Bandung berencana menggelar MukernasPPPke IV di Hotel Mercure Ancol Pada hari Rabu-Kamis, 24-25 Februari 2016. Namun rencana ini ditentang olehSuryadharma Ali(SDA), yang merupakan ketua umum Muktamar Bandung.

Mantan Menteri Agama yang kini mendekam di dalam penjara karena korupsi penyenggaraan haji itu dengan tegas meminta Mukernas dibatalkan.

Pesan ini disampaikan SDA kepada Arwani Thomafi selaku utusan khusus Ketua Majelis Syariah KH Maemoen Zubair dan Ibu IndahSuryadharma Aliserta Ibu Fernita ketika silaturahmi di Guntur Senin (21/2).

Menurut Arwani, SDA merasa belum pernah diajak bicara terkait rencana pelaksanaan kegiatan Mukernas IV tersebut.

"Islah PPP itu sangat baik, namun harus dilakukan dengan cara yang baik dan memiliki landasan yang kuat dengan melibatkan semua pihak yang bertikai di Partai Persatuan Pembangunan" kata Arwani menirukan ucapan SDA, Selasa (23/2).

"Mukernas PPP kali ini yang tidak melibatkan Ketua Umum SDA justru kontra produktif dan berpotensi semakin memecah belah PPP. Mereka terlalu terburu-buru. Ada apa ini?" katanya.

"SDA sendiri belum pernah diajak bicara mengenai pelaksanaan Mukernas dan Muktamar PPP," katanya.

Dia pun menuding kubuRomahurmuziyseperti mengulangi kesalahan yang sama pada saat menyelenggarakan MuktamarSurabayayang sudah dikalahkan di MA.

"Islah itu harus melibatkan pengurus DPP PPP Hasil MuktamarJakartadan Ex DPP Muktamar Surabaya. Karena Muktamar Jakarta itu telah memiliki legal Standing yang sangat kuat dari Mahkamah Agung," ungkapnya.

"Semua tahu bahwa SK Menkumham tentang Perpanjangan Muktamar Bandung itu lemah karena melawan Putusan MA yang memiliki hirarki lebih tinggi. Apabila DPP Muktamar Bandung menyelenggarakan Mukernas dan Muktamar kemudian ada pihak yang menggugat SK tersebut dan dikalahkan di pengadilan, maka hal itu justru membuat Islah di PPP ini semakin jauh api dari panggang," ucapnya.

Walau demikian, momentum ini hendaknya diterima oleh semua pihak yang bertikai dengan prasangka adanya iktikad baik dari pemerintah untuk penyelesaian konflik PPP yang berlarut larut.

"Untuk itu saya minta agarEmron PangkapiMembatalkan Mukernas IV agar tidak semakin memecah belah PPP. Sesuai petunjuk Ketua Majelis Syariah KH Maemoen Zubair, Saya akan menginisiasi dialog di internal PPP terlebih dahulu. Semoga Islah di PPP secara menyeluruh bisa dicapai dalam waktu dekat ini," pungkasnya.