Nurdin Halid: Wewenang wantim diperluas agar bisa selesaikan konflik

Wakil Ketua Umum Golkar Munas Bali, Nurdin Halid membenarkan adanya wacana penguatan wewenang Dewan Pertimbagan (Wantim) Golkar dalam Rapimnas di Jakarta Convention Center (JCC) yang digelar selama dua hari berturut-turut.

Wacana ini muncul seiring kabar langkah politik Aburizal Bakrie yang disebut-sebut akan melepaskan kursi ketua umum dan membidik posisi ketua wantim partai.

Menurut Nurdin, penguatan wewenang Wantim diperlukan terutama untuk mengatasi konflik internal partai seperti yang terjadi setahun terakhir. Selama ini peran wantim dipandang lemah karena hanya memberikan pertimbangan yang bisa saja ditolak ketua umum partai.

"Kita melihat perlu ada figur dalam partai yang bisa mempersatu," kata Nurdin di lokasi Rapimnas, Jakarta, Sabtu (23/1).

"Kalau ada konflik internal, wantim punya kewenangan untuk menyelesaikannya sebelum ke pengadilan tanpa perlu orang luar," imbuh dia.

Dalam pandangannya, wantim yang sekarang ini tidak memiliki kapasitas dan wewenang lebih besar untuk menyelesaikan konflik partai yang terus berlarut tanpa ada kejelasan.

"Sekarang wantim kan tidak punya memiliki kapasitas yang lebih untuk satukan partai. Ada kajian dari teman-teman untuk berikan wewenang yang lebih jika suatu saat ada perpecahan di partai," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Ical, Ahmadi Noor Supit menyatakan apabila desakan Munas memang tak terbendung dan harus dijalankan, dia menyebut ada wacana menetapkan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai. "Wacana itu memang ada. Tapi kalau Munas memang digelar," kata Sopit saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (23/1).

Jika Ical ditetapkan sebagai Wantim, maka wewenangnya akan diperluas. Selama ini, tugas seorang Wantim hanya memberikan pertimbangan. Namun, pertimbangan tersebut bisa diterima ataupun ditolak Ketua Umum. "Ya kan kalau orang mau jadi Wantim pasti mau wewenangnya diperluas," katanya.