Kaum Muda usul sistem Ahwa agar NU tak dipimpin orang tamak

Kaum muda Nahdlatul Ulama (NU) yang tergabung dalam Santri Nusantara, mengingatkan kaum Nahdliyin agar jangan sampai organisasi Islam terbesar di Indonesia ini, dipimpin oleh pemimpin yang tamak jabatan. Untuk itu, Santri Nusantara mendorong NU untuk melaksanakan sistem Ahlul halli wal aqdi (Ahwa) dalam pemilihan rais aam di Muktamar NU ke 33, Jombang, Jawa Timur pada 1 hingga 5 Agustus mendatang.Diakui Koordinator Santri Nusantara, Deni Mahmud Fauzi persaingan pemilihan ketua dalam struktur PBNU di muktamar nanti cukup ketat. Selain masalah pro-kontra sistem Ahwa, masing-masing kandidat, baik yang pro Ahwa maupun pro non-Ahwa, juga sama-sama mengklaim memiliki massa yang cukup banyak."Penerapan sistem Ahwa saat pemilihan rais aam di muktamar nanti, harus dilaksanakan. Karena pemilihan model ini sudah sangat ideal di tengah persoalan NU, yang rentan politik uang saat muktamar digelar," ucap Deni, Minggu (26/7).Terkait siapa yang layak menduduki jabatan rais aam di PBNU nanti, Deni mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada para kiai sepuh yang didapuk menjadi tim formatur. "Kiai sepuh jauh lebih arif dalam menentukan siapa nanti yang berhak menduduki jabatan rais aam. Kita tawaduk (patuh) pada keputusan para kiai sepuh," dalihnya diplomatis.Mantan Sekretaris PMII Jawa Timur ini juga berharap, ke depan, jangan sampai jabatan rais aam di PBNU dipegang oleh orang-orang yang tamak jabatan. "Itu harapan kami, rais aam jangan sampai dipegang orang yang tamak jabatan, terlebih mereka yang sudah menyandang jabatan politik," tegasnya.Ditanya siapa kandidat rais aam yang masuk kategori tamak jabatan, seperti dimaksudnya, Deni enggan menyebut nama. "Kita sama-sama tahu, siapa beliau yang saya maksud," dalihnya mengakhiri perbincangan.Muktamar NU ke 33 yang digelar pada 1 hingga 5 Agustus mendatang, dipusatkan di tiga pondok pesantren yang ada di Jombang, yaitu Pondok Tebuireng, Den Anyar, Bahrul Ulum dan Darul Ulum. Pembukaan muktamar, akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 1 Agustus malam.