Soal Golkar, Fahri Hamzah minta Menko Polhukam pelajari lagi UU

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik pernyataan Menko Polhukam Tedjo Edy Pudjianto soal Munas Golkar ke IX di Bali. Menurut Fahri, bukan eranya lagi pemerintah melakukan intervensi ke partai politik."Rezim itu sudah kita tinggal sejak zaman Orba. Kami minta pemerintah untuk pelajari perundang-undangan. Tidak ada lagi rezim berikan izin, adanya rezim pemberitahuan," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/11).Tedjo meminta agar Kapolri Jenderal Polisi Sutarman tidak mengeluarkan izin Munas Golkar di Bali. Dengan alasan, peristiwa rusuh di DPP Golkar dua hari kemarin bisa ganggu pariwisata di Bali."Ya kalau takut enggak usah jadi pemerintah. Karena tugas mereka mengatur untuk tidak ada keributan. Nanti malah dituduh meruncing suasana. Serahkan itu pada mekanisme. Semua ada petugasnya. Kan Jokowi naik ekonomi class bilang Indonesia aman, kok Menko Polkamnya bilang enggak aman?" sindir Fahri.Wasekjen PKS ini mengingatkan agar pemerintah tak lagi berbuat kesalahan yang sama seperti intervensi dalam kasus kepengurusan PPP di Kemenkum HAM. Menurut Fahri, hal ini salahi etika bernegara yang dilakukan oleh pemerintah."Kami hanya mengharapkan pemerintah jangan melakukan kesalahan yang sama, akibat buruk bagi pemerintah. Yang dilakukan lalu, PTUN lalu, etika bernegara. Dia belum serah terima jabatan, belum konsultasi ke bawah, tiba-tiba secara mendadak tanda tangan surat yang diteliti pemberian tanggal dan nomornya pakai mesin ketik. Di luar birokrasi kementerian. Jangan pakai birokrasi negara ini untuk tujuan-tujuan yang menyeret pelanggaran," pungkasnya.