Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menyatakan bahwa aturan menteri Jokowi tak boleh rangkap jabatan di partai sudah final. Menurut dia, hal itu sudah menjadi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merekrut menteri."Terakhir pasti seperti itu, bahwa kata Pak Jokowi ngurus partai saja sudah pusing," kata Budiman di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/10).Akan tetapi, Budiman menambahkan, bukan berarti ketua umum parpol tak bisa jabat menteri. Hal ini disiasati dengan menambah struktur baru di partai untuk membantu kerja ketua umum."Tapi memang disiasati secara formal tidak melepaskan jabatan, tapi membentuk ketua harian atau wakil ketua DPP, Plt bisa saja. Jadi tidak perlu ngurus sehari-hari," terang dia.Perihal Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang dikabarkan tak berminat jadi menteri Jokowi, Budiman menghormati hal itu."Kita hargai itu pilihan Cak Imin, antara pilihan negara dan partai beliau merasa sebagai ketua yang dipilih di Muktamar itu kita hargai saja. Itukan pilihan Cak Imin," pungkasnya.
PDIP beri solusi agar ketum partai bisa jadi menteri Jokowi
Agar ketum bisa jadi menteri, Budiman mengatakan harus menambah struktur baru di partai untuk membantu kerja ketum.
Rekomendasi