Ini hasil kajian Pokja Energi Jokowi-JK soal manajemen listrik

Pemerintahan Jokowi-JK berkomitmen menjalankan politik energi sebagai komoditas strategis yang dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintahan Jokowi-JK akan menjadikan batu bara sebagai andalan utama yang diolah sebagai salah satu sumber energi primer murah dalam rangka memenuhi kebutuhan energi listrik."Kita tidak ingin mengulangi kesalahan masa lalu sebagai pengekspor minyak, namun sekarang sebagai net importer. Maka ekspor batu bara akan dikurangi dan domestic market obligation akan diperbesar," kata Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto di Jakarta, Selasa (23/9).Menurut Hasto, pengelolaan energi di Indonesia selama ini belum mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga politik energi perlu direalisasikan untuk kesejahteraan bangsa."PLTU batu bara dibangun untuk memanfaatkan batu bara kalori rendah sehingga menggerakkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan," jelas Hasto.Wasekjen DPP PDIP itu menambahkan, banyak pakar yang datang dan menyampaikan gagasan-gagasan mereka ke Pokja Energi untuk mendukung program pemerintahan Jokowi-JK."Tim Transisi mengapresiasi berbagai masukan itu dan kita memang memerlukannya. Masukan para pakar itu niat ikut untuk membangun negeri," kata Hasto.Berdasarkan diskusi dengan pakar dan hasil kajian Pokja Energi, kata Hasto, disadari bahwa ada masalah serius terhadap ancaman krisis listrik dalam lima tahun mendatang, yang diakibatkan cadangan kapasitas kritis yaitu berkisar hanya 14-26 persen. Angka itu di bawah dari cadangan aman minimal sebesar 30 persen.Sementara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 7 persen yang dicanangkan Pemerintahan Jokowi-JK, diperlukan tambahan pasokan listrik 34.000 MW sampai tahun 2019. Diperkirakan kebutuhan investasi untuk itu sekitar USD 87 miliar.Dalam konteks itu, kata Hasto, peran IPP swasta akan dimaksimalkan. Namun tetap dituntut untuk menjamin keandalan pasokan yang sekarang masih rendah yaitu 50-60 persen. Penerapan performance base regulatory di sektor kelistrikan menjadi parameter kunci perbaikan.Dari temuan Pokja Energi, kata dia, akar masalah krisis listrik saat ini ada beberapa hal, yakni adanya keterlambatan pembangunan pembangkit dan transmisi dalam lima tahun terakhir, permasalahan tarif pembangkit listrik geothermal, persoalan pembebasan lahan, hak guna lahan kehutanan dan jalur transmisi, serta kemampuan keuangan PLN lemah."Ratusan izin prinsip pembangkit mikrohidro berhenti. Rasio elektrifikasi saat ini masih berkisar 80 persen tidak mampu menyokong pertumbuhan ekonomi," jelasnya.Ke depan, kata Hasto, pemanfaatan ketersediaan aneka energi lokal akan dioptimalisasikan. Hal itu penting karena ketersediaan listrik merupakan syarat mutlak kemajuan daerah.Dari sisi restrukturisasi PLN, lanjutnya, akan mengarah pada otonomisasi organisasi PLN di wilayah dalam rangka efisiensi organisasi. Persoalan listrik yang asimetris antarwilayah di Indonesia tidak harus diputuskan terpusat di kantor Pusat PLN di Trunojoyo."Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam mengatasi krisis listrik harus dioptimalkan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintahan bersama," ujarnya.Di sisi lain, Pokja Energi mendorong agar industri padat energi harus menempati kawasan industri di daerah lumbung energi. Seperti di Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Kalimantan. Mereka akan didorong sekali untuk pengembangan aneka energi terbarukan."Diberi kesempatan seluas-luasnya bagi investor melalui kerjasama pemerintah swasta atau swasta murni. Industri dalam negeri terkait itu harus didorong dan dimaksimalkan melalui kerjasama tiga pilar, Pemerintah, Industri dan para periset," jelasnya."Gerakan penghematan energi, audit energi, standarisasi teknis dan kompetensi, skema reward and punishment pemanfaatan energi dan konservasi pada umumnya akan lebih diseriusi guna menurunkan elastisitas energi nasional. Payung hukum yang mengatur hal itu segera akan dibuatkan," pungkasnya.