PDIP: Janji kebebasan pers Prabowo manifestasi sikap otoriter

Wasekjen PDIP Hasto Kristiyanto angkat bicara soal pernyataan capres Prabowo Subianto yang berjanji menjamin kebebasan pers jika terpilih menjadi presiden. Menurutnya, kebebasan pers merupakan jaminan dan amanat UUD 1945 Pasal 28 F, bukan dari orang per orang."Perintah konstitusi wajib ditaati. Pernyataan Pak Prabowo yang seperti itu justru manifestasi kepemimpinan otoriter sehingga segala bentuk jaminan harus berasal dari dalam dirinya," kata Hasto dalam pernyataannya yang diterima merdeka.com, Jumat (30/5).Hasto menyatakan, Indonesia memang membutuhkan pemimpin yang tegas dalam mengambil keputusan. Namun, bukan berarti pemimpin itu harus otoriter. Menurutnya, seseorang yang memiliki kelembutan juga bisa memiliki ketegasan. Sebab, ketegasan bukan berarti muncul dari karakter emosional."Saya jadi teringat sahabat baik saya seorang ahli psikologi, bahwa seorang pemimpin yang mengangkat dirinya sendiri menjadi sosok super ego, yang seolah punya kewenangan hebat untuk membagi kekuasaan dari tangannya, pada dasarnya tidak memahami bahwa kekuasaan itu dari rakyat," katanya.Dia menegaskan, rakyatlah yang seharusnya berhak menuntut pembagian kekuasaan dan jabatan menteri senior dari segala sesuatu yang paling senior atas kedaulatan yang dimilikinya."Jokowi memiliki kepekaan lebih atas makna kedaulatan rakyat itu sendiri," katanya.Karena itu, ia mengimbau kepada seluruh capres-cawapres untuk menyerukan hal yang tak menjadikan rakyat hanya sebagai obyek kekuasaan. Sebab, menurutnya, rakyat bukanlah slogan atau obyek kekuasaan. "Rakyat adalah pemegang kedaulatan. Kepada merekalah pengabdian harus dilakukan, bukan dengan kata-kata. Tetapi dengan bukti dan ketulusan," kata Hasto.Ia meminta kepada seluruh masyarakat agar selalu mengingatkan bahwa pemimpin negara itu muncul dari tekad pengabdian, bukan kekuasaaan."Tekad yang didasarkan pada hati yang tulus untuk melihat kebahagiaan rakyatnya dan kemuliaan bangsanya," katanya.