TV dipolitisasi, Demokrat ingin KPI-KPU bentuk komite khusus

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Demokrat Hayono Isman menyadari jika saat ini banyak siaran televisi yang dipolitisasi oleh pemiliknya. Karena itu, dia mendesak agar ada komite yang secara khusus mengatur tentang siaran televisi menjadi hak publik dan berkeadilan.Hayono mengatakan, keberpihakan televisi ke partai politik tertentu sudah melampaui batas. Sebab yang muncul, hanya para pemilik TV yang berasal dari politisi."Sudah melampaui batas wajar, karena yang keluar hanya itu-itu saja pemiliknya," ujar Hayono di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/12).Menurut dia, siaran televisi tak boleh berpihak pada partai politik tertentu. Media, kata dia, harus bersikap netral, terlebih lagi menjelang Pemilu 2014."Itu mungkin kelebihan dari pada pemilik media. Tapi kelebihan itu tidak boleh mengingkari media sebagai sarana netral. Jadi kepentingan pemilik media tidak boleh mengingkari kepentingan publik," tegas dia.Karena itu, dia mengusulkan agar KPU dan KPI membentuk komite khusus yang mengawasi persoalan ini."Karena itu saya menyarankan sebaiknya KPI dan KPU bertemu kembali dan apabila dirasakan perlu bentuk komisi khusus untuk memastikan iklan politik jelang pemilu terkendali sesuai dengan semangat menghadirkan pemilu berkualitas," pungkasnya.