Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta semua pihak untuk mengambil pelajaran berharga terkait kerusuhan yang terjadi di Palopo, Sulawesi Selatan. Menurut Mendagri, UU Pilkada yang ada saat ini memang rawan memicu konflik antarpendukung."Saya sejak kemarin memantau terus, dan saya evaluasi dengan Pak Gubernur. Alhamdulillah, suasananya sudah baik. Tadi pagi saya evaluasi dengan Dirjen Kesbangpol yang sedang berada di sana hari ini, dan sedang rapat dengan unsur forum komunikasi pimpinan daerah untuk mengambil langkah-langkah lanjutan," kata Gamawan di Badan Diklat Kemendagri, Kalibata, Jakarta, Senin (1/4).Berdasarkan laporan yang diterima, suasana di Palopo saat ini sudah kondusif. Sementara terkait penyebab kerusuhan, mantan gubernur Sumatera Barat ini memaparkan, hal itu akan menjadi masukan dalam pembahasan RUU Pemilihan Kepala Daerah yang sedang dibahas pemerintah dan DPR."Kita sedang bahas UU Pilkada, di mana keinginan dari pemerintah seluruh kepala daerah dipilih melalui perwakilan. Namun DPR menyarankan, sebaiknya bupati dan walikota dipilih melalui perwakilan, sedangkan gubernur secara langsung," kata Gamawan."Peristiwa ini setidaknya jadi bahan dan kajian dari semua pihak, di mana ke depan pilkada akan lebih efektif dan tidak menimbulkan konflik-konflik, dan korban jiwa," imbuh dia.Kepada seluruh pihak terkait, Mendagri mengimbau agar konflik akibat pilkada tidak terus berulang, mesti ada pendidikan politik dari semua parpol, tim sukses. "Siap terima kalah dan menang. Tim sukses juga harus redakan amarah pendukung yang kalah dan pemerintah daerah mengawasi," ujarnya."Untung di Palopo tidak ada korban jiwa. Di Papua, puluhan orang meninggal akibat konflik pilkada," tandas Gamawan.
Mendagri: Rusuh karena pilkada di Palopo harus jadi pelajaran
Mendagri mengimbau agar konflik akibat pilkada tidak terus berulang.
Rekomendasi