Presiden Prabowo: Akad Massal Rumah Subsidi 50.030 Unit, Prestasi Luar Biasa untuk Rakyat

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menyatakan bahwa pelaksanaan akad massal rumah subsidi sebanyak 50.030 unit merupakan sebuah prestasi yang luar biasa. Acara penting ini berlangsung di Banten pada Sabtu, 20 Desember 2025, dan disiarkan langsung melalui YouTube Sekretariat Presiden. Kegiatan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat Indonesia.

Akad massal ini menjadi tonggak sejarah karena merupakan penandatanganan akad massal serentak terbesar sepanjang sejarah di 33 provinsi Indonesia. Program ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), melalui penyediaan rumah yang layak huni. Presiden Prabowo menekankan bahwa upaya pembangunan bangsa adalah proses panjang yang berkelanjutan dari kepemimpinan sebelumnya.

Pelaksanaan akad massal Kredit Perumahan Rakyat Fasilitas Likuiditas Pembayaran Perumahan (KPR FLPP) dan serah terima kunci tahun 2025 ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah. Inisiatif ini tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian lokal. Presiden mengingatkan pentingnya kualitas bangunan agar MBR mendapatkan rumah yang layak.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program rumah subsidi ini merupakan kelanjutan dari inisiatif yang telah dimulai oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan diteruskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia bertekad untuk melanjutkan dan bahkan meningkatkan program tersebut demi kesejahteraan rakyat. Setiap pemimpin memiliki tekad yang sama untuk menyejahterakan rakyatnya, dan program ini adalah wujudnya.

Meskipun demikian, Presiden Prabowo memberikan penekanan khusus kepada para pengembang untuk selalu memperhatikan kualitas bangunan rumah subsidi. Hal ini krusial agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh rumah yang layak huni dan berkualitas baik. Kualitas adalah prioritas utama, meskipun ini adalah program subsidi untuk rakyat.

Prabowo menyatakan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah adalah kelompok yang harus dibela dan diberdayakan oleh negara. Program pembangunan 3 juta rumah adalah salah satu strategi pemerintah untuk membantu masyarakat dengan ekonomi lemah agar bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Komitmen ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil.

Program pembangunan 3 juta rumah tidak hanya berfokus pada penyediaan hunian bagi MBR, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang luas. Pembangunan ini secara signifikan menghidupkan masyarakat di sekitar lokasi proyek, mulai dari pekerja bangunan, pedagang, hingga toko material dan sektor terkait lainnya. Ini menciptakan efek domino positif bagi perekonomian lokal.

Selain itu, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah fundamental yang menghambat kesejahteraan rakyat. Ia bertekad untuk menghilangkan kemiskinan, penyelundupan, dan korupsi di Indonesia. Langkah-langkah tegas akan diambil untuk memastikan sumber daya negara digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat.

“Kalau yang paling lemah ini berdaya, dia akan hidupkan seluruh ekonomi. Makanya saya bertekad, kita mampu menghilangkan kemiskinan. Kita mampu, saya sangat yakin. Tapi kita harus hentikan penyelundupan, hentikan korupsi,” tegas Prabowo. Pernyataan ini menunjukkan keyakinannya terhadap potensi bangsa apabila masalah-masalah tersebut dapat diatasi.

Akad massal yang berpusat di Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten, menandai dimulainya pembangunan di lahan seluas 20 ribu hektare yang berpotensi dikembangkan hingga 60 hektare. Pada tahap awal, 1.600 unit rumah subsidi dan 150 unit rumah klaster akan dibangun. Rumah subsidi memiliki luas tanah 60 meter persegi dan luas bangunan 30 meter persegi.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) mencatat bahwa hingga 19 Desember 2025, penyaluran KPR FLPP telah mencapai 263.017 unit rumah subsidi dengan nilai Rp32,67 triliun. Angka ini menunjukkan progres signifikan dalam upaya pemerintah menyediakan hunian.

Penyaluran KPR FLPP ini melibatkan 39 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang perumahan, dan 7.998 pengembang di seluruh Indonesia. Rumah subsidi ini tersebar di 12.981 kawasan perumahan di 33 provinsi dan 401 kota/kabupaten. Skala program yang masif ini menunjukkan jangkauan luas pemerintah dalam program perumahan rakyat.

Sumber: AntaraNews