Prabowo kritik utang pemerintah naik Rp 1 T/hari, JK sebut yang penting bisa bayar
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi kritikan bakal calon Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan utang pemerintah naik hingga Rp 1 triliun tiap hari. JK yakin sebanyak apapun utang kepada negara lain, pemerintah mampu membayarnya.
"Jadi bukan soal Rp 1 triliun, mampu kita bayar tidak? Sama dengan perusahaan. Oleh karena itu maka sekarang ini ya kita mampu membayarnya," kata JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara,Jakarta Pusat, Selasa (4/9).
JK tidak merinci apakah benar utang negara naik Rp 1 triliun tiap harinya. Yang pasti, kata dia, selama pemerintah bisa membayar utang, hal tidak perlu dipersoalkan.
"Ya saya belum hitung seperti itu, tapi memang jumlahnya per tahun. Kita tidak hitung per hari, kita hitung tahunan gitu kan. Ada tambahan Rp 200 T, ada mungkin Rp 300 (T). Selama kita bisa bayar, bukan urusan T-nya, bisa bayar tidak? Kita bisa bayar, berbeda dengan negara kayak Venezuela, tidak bisa bayar. Berbeda dengan Argentina, tidak bisa bayar," ungkap JK.
Kemudian JK menjelaskan setiap negara butuh dana atau modal. Jika tidak punya modal harus meminjam. JK menjelaskan setiap negara pasti membutuhkan dana. Seperti Amerika meminjam uang dengan cara mencetak uang. Sedangkan Jepang, kata JK, menutup utang dengan cara mengambil dana pensiun.
"Kita karena kita tidak cetak duit terlalu banyak karena tidak laku di luar negeri, maka kita minjam dari World Bank dari perbankan-perbankan, itu biasa saja jumlahnya itu relatif tergantung kemampuan," papar JK.
Diketahui, Prabowo Subianto mengkritik keras kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terutama terkait utang.
"Saudara-saudara, utang pemerintah kita naik terus, naik terus. Sekarang hitungannya naiknya Rp1 triliun tiap hari," kata Prabowo saat membedah buku karyanya berjudul Paradoks Indonesia di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (1/9).
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total utang pemerintah pada Juli 2018 mencapai Rp 4.253 triliun, naik Rp 26 triliun dibandingkan bulan sebelumnya. Sedangkan dibandingkan posisi akhir tahun lalu, total utang tersebut naik Rp 314 triliun.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK Buka-Bukaan Asal Usul Lahan 340 Ribu Hektare Prabowo, Dibeli Tunai 150 Juta US Dolar pada 2004
Jusuf Kalla (JK) buka-bukaan awal mula kepemilikan lahan 340 ribu hektare milik Prabowo Subianto di Kalimantan.
Baca SelengkapnyaPrabowo Target Menang Pilpres Satu Putaran: Lebih Baik Uangnya Dihemat untuk Rakyat
Prabowo menilai Pilpres satu putaran menghemat anggaran negara sehingga dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Prabowo Janjikan Pertumbuhkan Ekonomi 8 Persen Jika Jadi Presiden Selanjutnya
Untuk mencapai Indonesia emas tahun 2045, mulai tahun 2025 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di angka 6 persen hingga 7 persen.
Baca SelengkapnyaCurhat Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, tapi Kalau Beras Naik Saya Dimarahi Ibu-Ibu
Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia bukan hal yang mudah.
Baca SelengkapnyaUsai Kritik Prabowo, Ganjar Siapkan Solusi Jitu Ini untuk Memperkuat Pertahanan Negara
Ganjar Pranowo mengkritik pembelian alutsista bekas dan kebijakan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan saat Debat Capres.
Baca SelengkapnyaPrabowo: Kalau Ada Iming-imingi Uang Terima Saja, Tapi Pilih Sesuai Hati Nurani
Prabowo menekankan masyarakat harus pandai dan berani memilih pemimpin dan wakil rakyat yang benar.
Baca SelengkapnyaPrabowo ke Relawan: Jangan Pulang Usai Nyoblos, Awasi Perhitungan
Prabowo lalu menyinggung politik uang yang rawan terjadi di masa pemilu.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca Selengkapnya