PPP akui pertemuan sekjen untuk bantu pemerintah klarifikasi isu negatif

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan partai koalisi pendukung pemerintah ingin membantu menjawab segala isu negatif yang secara bertubi-tubi digulirkan oleh kubu oposisi. Keinginan ini yang mendasari pertemuan sekjen-sekjen partai pendukung pemerintah dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung siang tadi.

Dalam pertemuan itu, para Sekjen meminta data baik kuantitatif dan kualitatif soal capaian kinerja pemerintah selama 3,5 tahun terakhir. Data ini diperlukan agar partai pendukung Jokowi bisa mengklarifikasi isu-isu negatif sesuai fakta.

"Ini kan berawal dari keinginan teman-teman partai koalisi pendukung pemerintahan bahwa partai koalisi ini juga sudah sehsrusnya berperan lebih aktif untuk menjawab," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/5).

Data-data atas berbagai isu negatif pun diminta oleh para sekjen. Semisal mengenai utang luar negeri, hingga isu soal Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA yang dianggap memberikan karpet merah kepada TKA bekerja di Indonesia.

"Dan banyak yang dijelaskan tadi oleh mas Pram dan timnya baik kinerja di bidang perekonomian, penegakkan hukum, juga kita bahas isu-isu yang cukup hits di masyarakat. Soal utang LN, TKA dan sebagainya," terangnya.

Selain itu, Arsul menyebut pertemuan itu sama sekali tidak membahas soal konfigurasi Pemilu 2019. "Dan yang kita bahas bukan soal pemilu 2019, ini murni urusannya kinerja pemerintahan," tandas Arsul.