Merdeka.com - Politisi PAN Mohammad Hatta menuding program sertifikasi tanah Presiden Joko Widodo hanya program pencitraan untuk pemilu 2019. Sebab, program tersebut berbeda dengan tujuan utama reformasi agraria untuk menyelesaikan ketimpangan kepemilikan tanah bagi masyarakat.

"Saya kira ini proyek yang dipaksakan untuk 2019 untuk pencitraan, bagi kami di Komisi II kurang kegunaannya," ujar anggota komisi II Fraksi PAN ini ketika diskusi DPP PAN bertajuk 'Sertifikasi Tanah: Manipulasi atau Reformasi Agraria?' di kantor DPP PAN, Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (21/3).

Hatta mengaku sejak awal Komisi II mengkritisi penggunaan APBN yang dirasa kurang untuk melakukan legislasi pertahanan ini. Sebab, dalam praktiknya, membutuhkan dana besar mulai dari aspek legislasi sampai membayar pengukur tanahnya.

"Kami di Komisi II mengkritisi APBN nya, anggaran yang diberikan kepada BPN tak cukup untuk sertifikasi tanah," kata dia.

Sehingga, menurut Hatta, banyak terjadi kepala desa yang ditangkapi karena melakukan pungutan liar untuk kejar tayang. Dia mengaku banyak aduan terkait masalah sertifikasi di lapangan.

"Masalah di lapangan banyak diadukan di Komisi II. Kepala desa banyak ketangkap pungli untuk kasus sertifikasi tanah. Karena dikejar target dilempar ke Bupati, Bupati ke kepala desa," ucapnya.

Dia menyarankan seharusnya pemerintah melaksanakan pemerataan kepemilikan tanah kepada rakyat. Itulah refomasi agraria yang harus dikedepankan. Hatta yakin Jokowi mampu melobi-lobi para pengusaha pemilik tanah agar bisa dikembalikan ke tangan pemerintah.

"Saya yakin dengan pendekatan yang baik, seorang Jokowi sudah berhasil melakukan itu di kota Solo. Itu bisa melakukan pendekatan secara manusiawi dan meminta kepada pengusaha itu untuk sebagian asetnya untuk dibagikan pada masyarakat. Sehingga angka si miskin dan si kaya itu bisa balance," tukasnya.