Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PKS: Mendagri mending urus e-KTP ketimbang pembubaran parpol

PKS: Mendagri mending urus e-KTP ketimbang pembubaran parpol Jazuli Juwaini. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi siap membubarkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), apabila dalam persidangan terbukti dialiri dana hasil korupsi. Terkait itu, Ketua DPP PKS Jazuli Juwaini minta agar Mendagri tidak bermain opini, dan lebih fokus mengurusi persoalan kependudukan.

"Mendagri sebaiknya jangan bermain opini. Dan beri pernyataan tentang pembubaran partai politik. Karena pembubaran partai politik itu sudah ada mekanisme dan tata caranya, dan itu tidak boleh berandai-andai, tapi harus di atas dasar hukum yang pasti," kata Jazuli dalam pesan singkat kepada wartawan, Rabu (26/6).

Karena itu, Jazuli yang juga anggota Komisi II DPR ini meminta agar Gamawan fokus kepada urusan data kependudukan yang hingga kini masih kacau balau. Terlebih lagi, kata dia, tahun depan sudah memasuki tahun pemilu.

"Lebih baik dia konsen urus data penduduk yang baik, jangan ada pemilik KTP ganda, karena kita sudah mau pemilu. Jangan sampai membuka celah perselingkuhan tentang data penduduk dan pemilih, yang bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum preman politik," imbuhnya.

Selain itu, Jazuli juga meminta agar Mendagri mengurusi konflik perbatasan yang semakin marak terjadi akhir-akhir ini.

"Dia harus konsen urus konflik perbatasan yang sudah lama enggak selesai-selesai. Pembinaan politik pada masyarakat agar rakyat paham demokrasi dan melaksanakannya dengan baik. Itu kerjaan dia yang di depan mata yang harus segera diselesaikan," tandasnya.

(mdk/cob)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.

Baca Selengkapnya
Jurus Jitu KPK Cegah Politik Uang di Pemilu 2024, Gaungkan 'Hajar Serangan Fajar'
Jurus Jitu KPK Cegah Politik Uang di Pemilu 2024, Gaungkan 'Hajar Serangan Fajar'

KPK turut bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menjalankan aplikasi JAGA Pemilu.

Baca Selengkapnya
Dua Kali Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP Terkait Perempuan
Dua Kali Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP Terkait Perempuan

eradu juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan Pengadu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Besok, DKPP Periksa Ketua KPU Hasyim Asy'ari Terkait Dugaan Pelecehan Terhadap Anak Buah
Besok, DKPP Periksa Ketua KPU Hasyim Asy'ari Terkait Dugaan Pelecehan Terhadap Anak Buah

Sidang dugaan pelanggaran etik ini akan digelar DKPP secara tertutup.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
KSP Tegaskan Program JKP Bentuk Komitmen Negara untuk Jaga Kesejahteraan Buruh
KSP Tegaskan Program JKP Bentuk Komitmen Negara untuk Jaga Kesejahteraan Buruh

Fajar mendorong perusahaan untuk menghindari PHK serta mengedepankan hubungan yang sehat dan saling memahami.

Baca Selengkapnya
Reaksi Ketua KPU Diputus Melanggar Etik oleh DKPP Terkait Pencalonan Gibran
Reaksi Ketua KPU Diputus Melanggar Etik oleh DKPP Terkait Pencalonan Gibran

Hasyim merasa sudah menyampaikan semuanya di persidangan.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana 3 Pelanggaran Etik Firli Bahuri Hari Ini
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana 3 Pelanggaran Etik Firli Bahuri Hari Ini

Dewas KPK memutuskan bukti dugaan etik Firli Bahuri sudah cukup untuk disidangkan.

Baca Selengkapnya
PKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI
PKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI

Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya

Baca Selengkapnya