PKS: Mendagri mending urus e-KTP ketimbang pembubaran parpol
![PKS: Mendagri mending urus e-KTP ketimbang pembubaran parpol](https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2013/06/26/211311/540x270/pks-mendagri-mending-urus-e-ktp-ketimbang-pembubaran-parpol.jpg)
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi siap membubarkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), apabila dalam persidangan terbukti dialiri dana hasil korupsi. Terkait itu, Ketua DPP PKS Jazuli Juwaini minta agar Mendagri tidak bermain opini, dan lebih fokus mengurusi persoalan kependudukan.
"Mendagri sebaiknya jangan bermain opini. Dan beri pernyataan tentang pembubaran partai politik. Karena pembubaran partai politik itu sudah ada mekanisme dan tata caranya, dan itu tidak boleh berandai-andai, tapi harus di atas dasar hukum yang pasti," kata Jazuli dalam pesan singkat kepada wartawan, Rabu (26/6).
Karena itu, Jazuli yang juga anggota Komisi II DPR ini meminta agar Gamawan fokus kepada urusan data kependudukan yang hingga kini masih kacau balau. Terlebih lagi, kata dia, tahun depan sudah memasuki tahun pemilu.
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Siapa saja yang terlibat dalam program pemberdayaan PKK Kaltim? "Program pemberdayaan PKK terdiri dari Pokja I sampai dengan Pokja IV, itu hampir semua OPD masuk di situ. Jadi mulai dari pola asuh anak, kemudian gemar membaca, gizi, dan kesehatan. Jadi 10 program PKK di dalam sub program PKK itu lah semua OPD masuk di dalam situ,"
-
Apa yang diputuskan DKPP terkait Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan jajarannya? Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menanggapi soal putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan jajaran melanggar kode etik terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming sebagai cawapres.
"Lebih baik dia konsen urus data penduduk yang baik, jangan ada pemilik KTP ganda, karena kita sudah mau pemilu. Jangan sampai membuka celah perselingkuhan tentang data penduduk dan pemilih, yang bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum preman politik," imbuhnya.
Selain itu, Jazuli juga meminta agar Mendagri mengurusi konflik perbatasan yang semakin marak terjadi akhir-akhir ini.
"Dia harus konsen urus konflik perbatasan yang sudah lama enggak selesai-selesai. Pembinaan politik pada masyarakat agar rakyat paham demokrasi dan melaksanakannya dengan baik. Itu kerjaan dia yang di depan mata yang harus segera diselesaikan," tandasnya. (mdk/cob)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
![DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir Kepada Anggota Bawaslu RI](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/6/11/1718070945376-1pm6o.jpeg)
Anggota Bawaslu RI Puadi terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP)
Baca Selengkapnya![PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/2/6/1707201391935-6san7.jpeg)
Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.
Baca Selengkapnya![Pengadu Cabut Aduan, DKPP Tak Lanjutkan Perkara Pelanggaran Kode Etik Jajaran KPU](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/7/22/1721623040705-rgreu.jpeg)
Hasil rapat pleno putusan DKPP diputuskan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
![Dua Kali Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP Terkait Perempuan](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/5/22/1716335281084-5lufi.jpeg)
eradu juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan Pengadu.
Baca Selengkapnya![Aliansi Masyarakat Ingatkan Potensi Kerawanan Pilkada Papua Tengah Usai Komisioner Bawaslu Puncak Dipecat DKPP](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/4/25/1714048502894-yal74.jpeg)
DKPP memutuskan memberhentikan tetap Guripa Telenggen sebagai Komisioner Bawaslu Puncak karena melanggar kode etik
Baca Selengkapnya![Besok, DKPP Periksa Ketua KPU Hasyim Asy'ari Terkait Dugaan Pelecehan Terhadap Anak Buah](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/5/21/1716300121160-hhqqu.jpeg)
Sidang dugaan pelanggaran etik ini akan digelar DKPP secara tertutup.
Baca Selengkapnya![KSP Tegaskan Program JKP Bentuk Komitmen Negara untuk Jaga Kesejahteraan Buruh](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/5/1/1714543238456-brfnsi.jpeg)
Fajar mendorong perusahaan untuk menghindari PHK serta mengedepankan hubungan yang sehat dan saling memahami.
Baca Selengkapnya![Dewas KPK Umumkan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Depan](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/12/22/1703236717079-gykbr.jpeg)
Dewas KPK akan mengumumkan putusan dugaan pelanggaran etik Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri pada Rabu (27/12).
Baca Selengkapnya![Reaksi Ketua KPU Diputus Melanggar Etik oleh DKPP Terkait Pencalonan Gibran](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/2/5/1707115525706-i4tpr.jpeg)
Hasyim merasa sudah menyampaikan semuanya di persidangan.
Baca Selengkapnya