Merdeka.com - Presiden Joko Widodo akan bertemu Perdana Menteri China Li Keqiang yang akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Hakim minta Presiden Jokowi membahas hal hal yang memperhatikan kedaulatan negara Indonesia.

"Pembahasannya harus secara konprehensif dengan memperhatikan prinsip prinsip kedaulatan negara yang berdaulat," kata dia lewat pesan kepada merdeka.com, Jumat (4/5).

Terutama soal Tenaga Kerja Asing (TKA) yang belakangan ramai dibahas karena disebut-sebut merugikan rakyat Indonesia. Presiden harus membahas hal-hal dan menawarkan regulasi yang tak merugikan rakyat.

"Persoalan TKA adalah persoalan yang sensitif dan memiliki dimensi cukup luas dan menjadi sorotan rakyat indonesia. Jika harus dibicarakan, Presiden harus memastikan kebijakan yang ditawarkan adalah kebijakan yang tidak merugikan rakyat dan bangsa indonesia," imbuh Abdul.

Perdana Menteri China Li Keqiang akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Hal ini diungkapkan Li Keqiang kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

"Beliau akan ke Indonesia tanggal 6 Mei mendatang," kata Luhut kepada Antara di Beijing, Sabtu (14/4).

Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Beijing pada 12-14 April 2018, Luhut mendapatkan kesempatan bertemu PM Li di ruang kerjanya di Beijing. Menurut dia, PM Li dijadwalkan diterima Presiden Joko Widodo pada 6 Mei 2018.

Li Keqiang terakhir kali melakukan kunjungan ke Indonesia pada 2008 saat masih menjabat Wakil PM China.

Kunjungan kepala pemerintahan China itu merupakan balasan atas kunjungan Presiden Jokowi ke negara berpenduduk terbesar di dunia itu pada tahun lalu.