PKS dan Berkarya Sepakat Kerja Sama di Pilkada Serentak 2020
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto mengatakan, takkan membiarkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi oposisi pemerintah sendirian. Partai Berkarya bakal mendukung PKS menyikapi setiap kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin.
"Seperti diketahui oposisi memang secara tidak langsung ada di Indonesia kami akan selalu berpihak kepada rakyat, kebijakan yang baik untuk rakyat kami akan mendukung pemerintahan apa kebijakan tersebut baik," kata Tommy usai bertemu dengan elite PKS di DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (19/11).
Menurut Tommy, dukungan pertama dilakukan bekerjasama dengan PKS dalam Pilkada Serentak 2020 mendatang. Dia mengatakan, kerjasama itu diharapkan agar dapat mengawal kebijakan pemerintahan ke depan supaya lebih baik.
"Yang akan kami lakukan dalam waktu-waktu ke depan dan kesempatan yang lain kolaborasi atau kerja sama antara partai PKS dengan Berkarya adalah terhadap Pilkada di mana Pilkada yang bisa sinergikan kita bisa kerja sama diantara dua partai tersebut," ujar Tommy.
Sementara itu, Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, Partai Berkarya memiliki anggota DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota dengan jumlah mencapai 160 kursi. Menurut dia, dengan jumlah itu PKS bisa bekerja sama di dalam parlemen tingkat kabupaten kota dan juga provinsi.
"Untuk Pilkada itu jelas sekali kami bisa bekerja sama, di tempat-tempat di mana Berkarya cukup signifikan dan PKS juga signifikan kami bisa bekerja sama dan kebijakan PKS memang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk berkoalisi dengan partai mana saja tentu juga dengan Berkarya," papar Sohibul.
Sohibul mengatakan, walaupun Partai Berkarya tidak memiliki representasi di DPR tetapi sebagai partai politik memiliki hak bersuara. Bahkan dia menilai Partai Berkarya bisa menjadi kelompok penekan untuk menguatkan pihak yang berada di luar pemerintahan.
"Nanti Berkarya dapat memberikan penguatan-penguatan untuk mengkritisi pemerintah walaupun tentu dari sisi suara mereka tidak punya hak suara tetapi tentu dari sisi opini pembentukan opini dan juga pressure kepada pemerintah itu juga sangat bermanfaat," ucap Sohibul.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaKPK Dikabarkan Operasi Tangkap Tangan di Sidoarjo, Sejumlah ASN Diamankan
Walaupun sudah mengamankan sejumlah pihak, namun belum ada keterangan dari KPK.
Baca SelengkapnyaPKS soal Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi: Saksi Kami Masih Berjuang agar Suara Rakyat Tak Dicurangi
PKS menghormati pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penampakan TPS 10 Tempat Presiden Jokowi Nyoblos, Sudah Dijaga Ketat Paspampres
Sudah ada pengamanan dari Paspampres dan tenda telah didirikan
Baca SelengkapnyaSurya Paloh dan Jokowi Bertemu di Istana, Ini Tanggapan PKS
Saat ini PKS memilih fokus memantau proses perhitungan suara Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN)
Baca SelengkapnyaPKS Minta Publikasi Sirekap Dihentikan, Ini Alasannya
KPU diminta tidak mempublikasikan hasil yang justru berbeda karena banyaknya temuan kesalahan.
Baca SelengkapnyaTKN: Prabowo-Gibran Bertekad Bikin Pengusaha UMKM Naik Kelas
Hal itu dikatakan TKN Prabowo-Gibran saat menerima Kelompok Usaha Warga yang mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaTKN Tegaskan Putusan DKPP Tidak Menyebut Pendaftaraan Prabowo-Gibran Jadi Tak Sah
Dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP.
Baca SelengkapnyaKetua TKN: Hanya Prabowo yang Sampaikan Prestasi Pertahanan, Ganjar dan Anies Sibuk Menjatuhkan
TKN Prabowo-Gibran menyayangkan Ganjar dan Anies berusaha menyerang Prabowo ketimbang menyampaikan gagasan soal pertahanan
Baca Selengkapnya