Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PKS Akui Harus Ikut Paket Pimpinan MPR dari Koalisi Jokowi jika Ingin Dapat Jatah

PKS Akui Harus Ikut Paket Pimpinan MPR dari Koalisi Jokowi jika Ingin Dapat Jatah Sohibul Iman. ©humas PKS

Merdeka.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengatakan partainya juga mengincar kursi pimpinan MPR. Namun, menurutnya, PKS realistis karena perolehan suara di Pemilu 2019 kurang baik. Di Pemilu tahun ini, PKS menempati posisi ke-7 dengan 7,16 persen.

"Ya kami sih realistis ya bahwa dalam kontestasi demokrasi itu kan ada pemenang ada yang bukan pemenang kan, dan itu juga ada urutannya. Jadi kami tadi, ikuti aturan aja. Bahwa aturannya memang DPR itu adalah urutan pemenang, di MPR memang paket," kata Sohibul di Hotel Mercure Batavia, Jakarta, Senin (5/8).

Sohibul menjelaskan jika partainya ingin mendapat tempat di MPR, maka harus bergabung dengan paket pimpinan dari koalisi Jokowi.

"Tapi secara logika, kalau kami ingin ikut paket ya kami harus bersama pemerintah. Kalau kami tidak bersama pemerintah kan berarti kami tidak punya paket. Ya sudah lah, kami enggak apa-apa," ujar dia.

Sampai saat ini, kata Sohibul, belum ada pembicaraan formal dengan partai lain terkait posisi kursi pimpinan MPR. Pembicaraan soal paket pimpinan MPR baru dilakukan dengan partai koalisi Prabowo, sifatnya pun non-formal.

"Sebenernya di obrolan-obrolan lepas masih ketika kita 02 ya ada gitu. Tetapi kan begitu 02 dibubarkan dan kemudian teman-teman kan ikut merapat kesana ya berarti pembicaraannya ada di sana," ucapnya.

"(Tidak akan incar kursi pimpinan MPR?) Kita realistis. Kalau mau sih mau. Tapi mau kalau enggak realistis buat apa kan," tandasnya.

(mdk/ray)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ajukan Cuti pada Siapa Jika Mau Ikut Kampanye? Ini Kata KPU

Jokowi Ajukan Cuti pada Siapa Jika Mau Ikut Kampanye? Ini Kata KPU

Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Aturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini

Aturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini

Presiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Serahkan Bantuan Pangan di Maros

Jokowi Serahkan Bantuan Pangan di Maros

Bantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.

Baca Selengkapnya
Kaesang Ingin Ajak Jokowi Kampanye untuk PSI: Tapi Beliau Sibuk

Kaesang Ingin Ajak Jokowi Kampanye untuk PSI: Tapi Beliau Sibuk

Kaesang tak mengetahui apakah Jokowi akan mengajukan cuti untuk kampanye Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Respons Ketum ProJo soal Usukan Jokowi Jadi Pimpinan Besar Koalisi Prabowo-Gibran

Respons Ketum ProJo soal Usukan Jokowi Jadi Pimpinan Besar Koalisi Prabowo-Gibran

Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.

Baca Selengkapnya
Jokowi ke Jepang Pakai Dasi Kuning, Puteri: Sesuai Komitmen Golkar Lanjutkan Pembangunan

Jokowi ke Jepang Pakai Dasi Kuning, Puteri: Sesuai Komitmen Golkar Lanjutkan Pembangunan

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK

Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK

Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.

Baca Selengkapnya