PKS Akui Harus Ikut Paket Pimpinan MPR dari Koalisi Jokowi jika Ingin Dapat Jatah
Merdeka.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengatakan partainya juga mengincar kursi pimpinan MPR. Namun, menurutnya, PKS realistis karena perolehan suara di Pemilu 2019 kurang baik. Di Pemilu tahun ini, PKS menempati posisi ke-7 dengan 7,16 persen.
"Ya kami sih realistis ya bahwa dalam kontestasi demokrasi itu kan ada pemenang ada yang bukan pemenang kan, dan itu juga ada urutannya. Jadi kami tadi, ikuti aturan aja. Bahwa aturannya memang DPR itu adalah urutan pemenang, di MPR memang paket," kata Sohibul di Hotel Mercure Batavia, Jakarta, Senin (5/8).
Sohibul menjelaskan jika partainya ingin mendapat tempat di MPR, maka harus bergabung dengan paket pimpinan dari koalisi Jokowi.
"Tapi secara logika, kalau kami ingin ikut paket ya kami harus bersama pemerintah. Kalau kami tidak bersama pemerintah kan berarti kami tidak punya paket. Ya sudah lah, kami enggak apa-apa," ujar dia.
Sampai saat ini, kata Sohibul, belum ada pembicaraan formal dengan partai lain terkait posisi kursi pimpinan MPR. Pembicaraan soal paket pimpinan MPR baru dilakukan dengan partai koalisi Prabowo, sifatnya pun non-formal.
"Sebenernya di obrolan-obrolan lepas masih ketika kita 02 ya ada gitu. Tetapi kan begitu 02 dibubarkan dan kemudian teman-teman kan ikut merapat kesana ya berarti pembicaraannya ada di sana," ucapnya.
"(Tidak akan incar kursi pimpinan MPR?) Kita realistis. Kalau mau sih mau. Tapi mau kalau enggak realistis buat apa kan," tandasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaJokowi Ajukan Cuti pada Siapa Jika Mau Ikut Kampanye? Ini Kata KPU
Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Aturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini
Presiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Serahkan Bantuan Pangan di Maros
Bantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca SelengkapnyaKaesang Ingin Ajak Jokowi Kampanye untuk PSI: Tapi Beliau Sibuk
Kaesang tak mengetahui apakah Jokowi akan mengajukan cuti untuk kampanye Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaRespons Ketum ProJo soal Usukan Jokowi Jadi Pimpinan Besar Koalisi Prabowo-Gibran
Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
Baca SelengkapnyaJokowi ke Jepang Pakai Dasi Kuning, Puteri: Sesuai Komitmen Golkar Lanjutkan Pembangunan
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK
Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca Selengkapnya