PKB minta Menteri Susi diganti karena meresahkan nelayan
Merdeka.com - Wasekjen PKB Daniel Johan menyarankan kepada Presiden Joko Widodo untuk merombak jajaran menterinya yang mendapat rapor merah. Daniel menilai, menteri yang layak mendapat rapor merah adalah Menteri Kelautan, dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
"Nah kalau misalkan rapornya merah berdasarkan kinerja dan tupoksi dan data, bukan berdasarkan medsos. Nah itu baru dibutuhkan. Ya saya rasa ini kan belum terlalu lama reshuffle. Kalau nanya saya adalah tentu terburuk adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan," kata Daniel saat dihubungi, Selasa (3/1).
Daniel memaparkan alasan Menteri Susi harus dipertimbangkan Jokowi untuk diganti. Salah satunya, kebijakan menteri Susi soal kapal penangkap tuna milik nelayan. Akibatnya, para nelayan tuna tidak bisa beroperasi karena pola kerja mereka dinyatakan terlarang menyusul terbitnya Peraturan Menteri Kelautan Nomor 57 Tahun 2014.
"Kebijakannya itu membuat pasokan ikan untuk industri menjadi kosong, karena semua dilarang melaut. Sampai akhirnya kita pengekspor ikan tuna menjadi pengimpor," jelas anggota Komisi IV DPR itu.
Imbas aturan itu, lanjutnya, membuat puluhan ribu nelayan menjadi pengangguran lantaran dilarang berlayar sebelum membenahi dokumen administrasi kapal.
"Ribuan kapal tangkap ikan dilarang melaut, oleh kebijakan KKP. Dan itu berapa puluh ribu nelayan menjadi menganggur," tegasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK
Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaJenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PSI Nilai Jakarta Butuh Calon Gubernur seperti Jokowi, Bersiap Usung Kaesang?
PSI menilai Jakarta membutuhkan sosok calon gubernur dapat menciptakan harapan dan dekat dengan masyarakat seperti Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Soal Sektor Pertahanan Diberi Nilai 5: Tanyakan Menhan
Jokowi menyebut, bahwa hal itu adalah urusan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK
Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca SelengkapnyaTeken Perpres, Jokowi Tambah Satu Direktorat di Bareskrim Polri
Perpres diundangkan di Jakarta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 12 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaNasDem: Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi Puluhan Kali, Tidak Terkait Sikap Politik
Surya Paloh dan Jokowi diketahui menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (18/2).
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya