Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PKB Jabar Perintahkan Caleg yang Lolos Siapkan LHKPN

PKB Jabar Perintahkan Caleg yang Lolos Siapkan LHKPN Kampanye PKB. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat menginstruksikan kepada seluruh caleg yang lolos menuju parlemen segera menyiapkan seluruh dokumen persyaratannya. Salah satunya adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda mengatakan, kader partai yang lolos menjadi anggota legislatif sebanyak 136 orang di tingkat DPRD Kabupaten Kota, sedangkan untuk DPRD Provinsi Jawa Barat tercatat 12 orang. Ia meminta mereka tidak terjebak dalam euforia hingga melupakan hal bersifat administrasi.

"Dalam undang-undang disebutkan kalau ada caleg yang tak melaporkan harta kekayaannya langsung didiskualifikasi. Dia tidak boleh dilantik. Jadi kami melakukan bintek (bimbingan teknis) dan datangkan konsultan yang mengetahui caranya untuk menjelaskan kepada mereka," katanya saat ditemui di Hotel Grand Pasundan, Jalan Peta, Kota Bandung, Minggu (20/5)

Pembahasan soal administrasi ini dianggap penting sebagai bentuk antisipasi dari kekhawatiran saat pelaksanaannya terjadi masalah teknis sistem aplikasi. Terlebih, total anggota legislatif di seluruh Indonesia sebanyak 15 ribu orang.

"Kami khawatir nanti sistem aplikasi disiapkan KPK ada gangguan. Karena waktunya mepet, antara tanggal 22 Mei sampai 29 Mei. Pendek banget ini Makanya kami bikin skenario teknis pelaporan LHKPN di jam yang traffic-nya agak longgar, terus kami kasih tahu apa saja yang disiapkan. Jangan sampai ketika akan register, apa yang (harus) diupload belum disiapkan caleg," jelasnya.

Di lain pihak, ia menilai pencapaian PKB di Pemilu 2019 serentak, khususnya di Jawa Barat sangat baik. Indikatornya, ada penambahan kursi untuk DPRD Provinsi Jabar dari tujuh kursi menjadi 12 kursi. Di tingkat kabupaten, total kursi yang didapatkan meningkat dari 97 kursi menjadi 136 kursi.

Pihaknya pun menyebut akan menindaklanjuti capaian ini dengan membuat semacam sekolah politik bagi para anggota legislatif pada Juli 2019. Selama 10 hari mereka akan digembleng bagaimana menjadi anggota legislatif yang maksimal dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Fokus yang jadi pembahasan dalam sekolah politik nanti adalah menjadi anggota dewan yang siap kerja. Nanti akan bikin aplikasinya yang bisa setiap hari pengurus memantau aktivitas caleg di seluruh Jabar. Mereka harus menunaikan janji yang sudah diucapkan dikampanyekan," ucapnya.

"Kalau mereka melanggar, kami akan gunakan aturan partai. Yang tidak disiplin pada instruksi partai, atau kalau ada anggota dewan yang tidak aspiratif memperjuangkan kepentingan konstituen bisa kami pecat," tegasnya.

Siapkan Kader untuk Pilkada

Syaiful Huda menyatakan partainya menargetkan kadernya bisa menjadi calon kepala daerah dalam Pilkada yang dihelat di beberapa daerah di Jabar pada tahun 2020. Sejauh ini, kader PKB yang menjabat di pemerintahan baru ada satu orang. Itu pun wakil Bupati Karawang, Jimmy Ahmad Zamakhsari.

Meski tidak merinci, namun ia mengaku sudah ada beberapa kader untuk didorong ikut berpartisipasi dalam kompetisi Pilkada Bupati Walikota. Targetnya tak muluk, jika tidak bisa jadi Bupati atau Walikota, minimal bisa menjadi wakil.

"Tahun 2020 itu kan sebentar lagi. Ada delapan daerah yang menggelar Pilkada. Kami targetkan kader terbaik jadi bupati atau minimal wakil bupati. Kita berharap ada lima kader yang bisa didudukkan untuk jadi bupati," pungkasnya.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
14.072 Penyelenggara Negara Belum Melaporkan Harta Kekayaan ke KPK
14.072 Penyelenggara Negara Belum Melaporkan Harta Kekayaan ke KPK

Rinciannya, dari 14.072 penyelenggara negara tercatat bidang Eksekutif (pusat dan daerah) sejumlah 9.111 dari total 323.651 WL.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Sebut Pelanggaran 7 Anggota PPLN Kuala Lumpur Termasuk Peristiwa 'Pecah Telur'
Bawaslu Sebut Pelanggaran 7 Anggota PPLN Kuala Lumpur Termasuk Peristiwa 'Pecah Telur'

Bagja mengatakan bahwa kasus hukum yang melibatkan tujuh orang mantan anggota PPLN Kuala Lumpur tersebut merupakan peringatan kepada PPLN lainnya.

Baca Selengkapnya
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya
KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor
KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023

Baca Selengkapnya
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Ungkap Alasan Buka Loker 2,3 Juta CPNS dan PPPK Tahun 2024
Pemerintah Ungkap Alasan Buka Loker 2,3 Juta CPNS dan PPPK Tahun 2024

Pemerintah Beberkan Alasan Buka Loker CPNS dan PPPK Tahun 2024

Baca Selengkapnya
7 PPLN Tersangka Kecurangan Pemilu di Kuala Lumpur, KPU Siapkan Pendampingan Diproses DKPP
7 PPLN Tersangka Kecurangan Pemilu di Kuala Lumpur, KPU Siapkan Pendampingan Diproses DKPP

KPU akan melakukan langkah meneruskan ke DKPP terkait menonaktifkan tujuh PPLN tersebut.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Klaim Belum Ada Lobi dan Tawaran Jabatan agar PKB Tak Ikut Hak Angket Pemilu 2024
Cak Imin Klaim Belum Ada Lobi dan Tawaran Jabatan agar PKB Tak Ikut Hak Angket Pemilu 2024

Cak Imin mengungkapkan belum ada lobi dan tawaran dari pemerintah atau paslon Prabowo-Gibran untuk menolak hak angket kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya