Merdeka.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) setuju dengan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ingin dicampuri soal penunjukan menteri. Menurut PKB, Jokowi ingin menegaskan dalam sistem presidensial yaitu memegang kuasa penuh dalam menentukan para pembantunya.

"Untuk agar tahu, masyarakat bahwa Indonesia menganut presidensial dan sistem itu yang semestinya harus diketahui oleh semua partai termasuk masyarakat. Jadi sistem presidensial itu tidak boleh diganggu dengan koalisi-koalisi sebenarnya," kata Waketum PKB Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/8).

Dia menambahkan, koalisi yang memenangkan Jokowi juga tidak boleh mengganggu hak prerogatif dan sistem presidensial. Partai hanya boleh memberikan masukan, tapi tak mengganggu kewenangan presiden.

"Itu pesannya dan PKB setuju, memang sistem presidensial ini harus diperkuat, karena kalau tidak seakan-akan presiden nanti bergantung pada bisikan, tekanan, atau apapun, pak presiden menyampaikan kepada publik ini presidensial, wewenang ada di saya," ujarnya.

Terpisah, Politisi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira setuju dengan sikap Jokowi. Partai hanya cukup memberi masukan soal penunjukan menteri.

"Saya kira memang harus seperti itu lah, betul itu. Memberikan masukan oke, ikut campur engga. Itu hak prerogatif presiden," kata Andreas.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bercerita, bahwa belakangan ini dirinya kerap ditanyakan siapa nama menteri dalam kabinetnya. Dia pun meminta para pihak sabar sampai waktu pengumuman.

"Tiap hari sekarang ini menuju ke tanggal 20 Oktober, ada saja yang menanyakan kepada saya, yang ditanyakan itu itu saja. Pak, siapa sih nanti menteri menterinya. Setiap ketemu yang ditanyain itu terus," kata Jokowi di saat membuka konferensi hukum tata negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/8).

"Pak Bapak A masuk gak pak? Nanti ke tempat lain, ibu B masuk gak pak ke kabinet. Yang pertama ya kita sabar, tunggu waktunya pasti akan kita umumkan," sambungnya.

Jokowi menegaskan bahwa soal pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Kepala negara tak ingin ada yang intervensi.