Perindo Sebut Metode Krejcie dan Morgan Persulit Verifikasi Faktual Parpol

Merdeka.com - Perindo mempertanyakan metode krejcie dan morgan dalam melakukan verifikasi faktual untuk parpol peserta Pemilu 2024. Mereka menilai metode lama saja sudah berat dilakukan partai politik.

Sekjen Perindo, Ahmad Rofiq mengatakan, dampak penerapan metode krejcie dan morgan langsung dirasakan partainya. Mereka harus bekerja ekstra untuk memastikan Perindo lolos verifikasi faktual.

"Dengan metode yang lama saja semua partai merasa berat. Apalagi yang sekarang," katanya saat dihubungi, Minggu (28/8).

Kondisi ini semakin tidak adil lantaran verifikasi faktual dengan metode baru hanya diberlakukan kepada partai nonparlemen. Alasannya karena putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55/PUU-XVIII/2020 membuat partai parlemen tidak harus melakukan verifikasi faktual.

"Hari ini semua parpol sama posisinya. Sama-sama akan mengikuti Pemilu, sama-sama mencari suara dan kursi. Seharusnya berlaku sama," ujar Ahmad.

Dia juga mempertanyakan alasan KPU menerapkan metode krejcie dan morgan dalam melakukan verifikasi faktual.

"Kalau soal metode, yang dulu juga sama kan. Pembuktian juga. Kenapa harus berubah dan memberatkan?" Tutupnya.

Sementara itu, Komisioner KPU, Idham Holik memastikan penggunaan metode tersebut bukan ingin mempersulit partai nonparlemen.

"Kami melakukan konsultasi ke lembaga yg otoritatif soal statistik. Itu direkomendasikan karena lebih presisi dalam rangka menggambarkan populasi.

Kalau dalam aturan sebelumnya menggunakan metode sample sederhana," terangnya.

Dia menambahkan, penggunaan metode Krejcie dan Morgan merupakan upaya pembuktian publik sesuai dengan amanah UU Pemilu. Sehingga partai dapat memenuhi syarat keanggotaan sesuai dengan aturan.

"Dalam artian bahwa keanggotaannya bisa dibuktikan itu fungsi verifikasi faktual untuk pembuktian. Ini bisa dilihat pasal satu," katanya.

Idham menganggap pandangan verifikasi faktual dalam PKPU terbaru menyulitkan partai nonparlemen sebagai sudut pandang berbeda saja. Karena KPU telah melakukan uji publik sebelum menerapkan metode Krejcie dan Morgan.

"Jadi tentu pendapat ya, itu karena PKPU melalui uji publik. Enggak ada kita mempersulit karena kita lakukan uji publik," tutupnya.

Untuk diketahui, sistem verifikasi faktual pemilu tahun 2019 mengambil sampel 10 persen dari jumlah keanggotaan parpol yang diserahkan kepada KPU.

Misalnya syarat minimalnya 1000 anggota, dan parpol menyerahkan keanggotaan untuk dilakukan verifikasi faktual sebanyak 1.100 anggota, maka yang diverifikasi faktual diambil sampel 10 persen dari 1.100 anggota atau hanya 110 anggota.

Demikian pula terhadap syarat minimalnya 1/1000 dari jumlah penduduk, misalnya jumlah penduduknya 550.135 jiwa, maka keanggotaan parpol yang diserahkan untuk dilakukan verifikasi faktual sebanyak 550 anggota, dan dari 550 anggota diambil sampel 10 persen dari 550 anggota atau hanya 55 anggota.

Namun dengan menggunakan metode krejcie dan morgan tidak selalu sama jumlah sampel anggota yang dilakukan verifikasi faktual antara syarat minimal 1.000 anggota atau 1/1000 dari jumlah penduduk.

Sebagai contoh, kabupaten berpenduduk 1.200.000 jiwa, maka syarat minimal keanggotaan yang diserahkan adalah 1.000 anggota, dan jika parpol menyerahkan data keanggotaan melalui SIPOL, sebanyak 1.200 anggota, maka jumlah sampel anggota parpol yang dilakukan verfak sejumlah 290-an anggota dengan penghitungan metode krejcie dan morgan. Sementara dengan metode tahun 2019 hanya 120 anggota.