Merdeka.com - Di Zaman Orde Baru, hanya ada tiga partai yang diperbolehkan ikut Pemilu. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dari sembilan partai besar di Indonesia plus organisasi di bawah naungan Golkar, Ini cara Soeharto meringkasnya menjadi tiga saja.

Pemilu pertama era Orde Baru digelar tahun 1971. Ini adalah pemilu kedua di Indonesia. Satu-satunya Pemilu sebelumnya yang pernah digelar adalah tahun 1955 di era Soekarno.

Dalam Pemilu 1971 ada 360 kursi yang diperebutkan sembilan parpol dan Sekber Golongan Karya. Jumlah ini ditambah 100 kursi dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau TNI. Jumlah total kursi di DPR menjadi 460.

Golkar tak masuk ke dalam sembilan parpol itu. Dia merupakan gabungan dari sekitar 200 organisasi penyokong Orde Baru yang kemudian menjadi satu bendera Golongan Karya.

Golkar tercatat sebagai pemenang dengan 227 kursi di DPR. NU mendapat 58 kursi, Parmusi 24 kursi. Lalu PNI mendapat 20 kursi. Sisanya direbut Parkindo, Murba dan Partai Katolik.

Diperas Jadi Tiga

Setelah Pemilu 1971, Soeharto berpendapat tak perlu terlalu banyak partai di Indonesia. Dia berkaca pada kegagalan konstituante tahun 1955-1959, dimana seluruh parpol cuma berdebat dan ngotot sehingga tak ada keputusan yang bisa diambil.

Soeharto memanggil para ketua parpol dan menjelaskan pemikirannya. Menurutnya Parpol harus menyeimbangkan antara material dan spiritual. Kira-kira Nasionalis Religius atau Religius Nasionalis, kalau istilah parpol zaman sekarang.

"Dengan demikian maka kita sampai pada pikiran, cukuplah kita adakan dua kelompok saja dari sembilan partai, ditambah satu kelompok dari Golongan Karya. Tetapi tanpa dipaksa," kata Soeharto dalam Biografinya yang berjudul Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya yang ditulis Ramadhan KH dan G Dwipayana.

Partai Katolik, PNI dan IPKI mengerucut menjadi satu di PDI. Sementara parpol Islam yang terdiri dari NU, Parmusi, PSII dan Perti mengelompok jadi satu.

"Saya tekankan jangan menonjolkan agamanya. Karena itu namanya pun tidaklah menyebut-nyebut Islam. melainkan Partai Persatuan Pembangunan dengan program spiritual-materil," kata Soeharto.

Sementara organisasi di bawah Golkar tumbuh sebagai satu kekuatan sendiri.

Maka di DPR kemudian terbentuklah tiga fraksi. Yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya.

Partai Nurut Soeharto

Tak ada penolakan dari partai-partai politik itu. Menurut Soeharto tidak ada pimpinan parpol yang ngotot-ngototan soal konsep tadi.

Menurutnya kalau cukup tiga, tak perlu lagi sembilan partai. Toh, tujuannya satu yaitu Pancasila dan UUD 1945. Soeharto mengibaratkan seperti mobil berkendara. Tidak perlu balapan dan kebut-kebutan kalau satu tujuan. Parpol atau kendaraan

"Mari kita perkecil saja jumlah kendaraan itu. Tidak perlu terlalu banyak begitu. tetapi tidak perlu pula hanya satu kendaraan, dua atau tiga kendaraan, baiklah," kata Soeharto.

Tentara tetap Jadi Kekuatan Politik

Dalam rapat dengan Parpol tersebut juga dibahas soal politik tentara. Adalah IJ Kasimo, tokoh Partai Katolik yang bertanya soal peran ABRI dalam politik dan Pemilu.

"ABRI jadi polisi militernya saja. Menggunakan kendaraannya sendiri, sambil mengatur lalu lintas," balas Soeharto sambil tertawa.

Artinya ABRI tetap menjadi fraksi sendiri dalam DPR. Tak perlu masuk ke Golkar atau salah satu parpol tersebut.

Konsep Pemilu dengan Tiga Partai dan Fraksi ABRI ini bertahan selama lima kali Pemilu selama Orde Baru. Mulai dari Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Golkar yang selalu mendapat dukungan dari aparatur sipil dan militer selalu menang telak di setiap Pemilu.

Peta politik berubah setelah reformasi dan Soeharto tumbang. Pemilu tahun 1999 diikuti oleh 48 Partai Politik. PDI Perjuangan memenangkan Pemilu untuk pertama kali.

Catatan Redaksi:

Selama Bulan Oktober ini kami persembahkan tulisan tematik Bulan Para Presiden. Merdeka.com akan mengangkat kisah-kisah menarik dan cerita di balik sosok para presiden RI. Mulai dari Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY hingga Jokowi. Termasuk cerita mereka dengan para menterinya. Selamat membaca.