Pengamat Hukum Pertanyakan Urgensi Revisi UU KPK Digulirkan
![Pengamat Hukum Pertanyakan Urgensi Revisi UU KPK Digulirkan](https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2019/09/05/1106999/540x270/pengamat-hukum-pertanyakan-urgensi-revisi-uu-kpk-digulirkan.jpg)
Merdeka.com - Seluruh Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) sebagai usulan DPR. Banyak pihak mempertanyakan urgensi UU KPK direvisi
Salah satunya pakar hukum, Abdul Fickar Hadjar. Sejak wacana RUU digulirkan dan mendapat penolakan secara masif oleh masyarakat, pembahasan ini sudah tak lagi terdengar.
Sehingga, ia mempertanyakan langkah DPR melakukan kembali membahas RUU KPK yang dinilai sangat melemahkan kinerja KPK jika RUU ini disahkan menjadi undang-undang.
-
Kapan aturan pemisahan kata depan tidak berlaku? Namun, aturan pemisahan kata ini dikecualikan untuk kata depan yang sudah lazim seperti “kepada”, “daripada”, “dipukul”, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kata depan yang bertemu imbuhan dari sebuah kata. Contohnya dibeli, dibawa, dilepas, keluar, kelepas, kebawa, daripada, dan lain-lain.
-
Siapa yang menyatakan bahwa putusan DKPP tidak menyangkut sah tidaknya pendaftaran Prabowo-Gibran? Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman mengatakan, putusan DKPP tersebut tidak menyebut bahwa pendaftaran Prabowo dan Gibran maju sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024 tidak sah.
-
Kenapa Wakil Ketua Komisi III DPR meminta Kejagung tidak terlena dengan hasil survei? “Namun tak henti-hentinya saya mewanti-wanti Kejagung, agar tidak terlena dengan ini semua. Jangan sampai karena sudah merasa ‘di atas angin’, jadi lembek dan tidak garang lagi kinerjanya. Justru kepercayaan ini harus dijadikan bahan bakar untuk bekerja dan berinovasi lebih hebat lagi,” tambah Sahroni.
-
Kenapa putusan DKPP tidak dianggap sah oleh TKN Prabowo-Gibran? Putusan DKPP ini tidak ada kaitannya secara hukum dengan legal standing paslon Prabowo Gibran karena paslon Prabowo Gibran bukanlah terlapor, bukan juga turut terlapor dalam perkara ini. Dan putusan DKPP ini tidak menyebut pendaftaran Prabowo-Gibran menjadi tidak sah,
"Atas dasar kebutuhan apa rencana perubahan undang-undang KPK ini digulirkan," kata Fickar kepada merdeka.com melalui sambungan telepon, Kamis (5/9).
Sementara pengamat hukum lainnya Hifdzil Alim menyayangkan langkah DPR yang kembali membawa RUU KPK ke dalam agenda rapat paripurna. Padahal, sudah jelas tidak ada perubahan sikap dari masyarakat yang tetap menolak revisi itu.
Ia mengatakan sampai kapan pun masyarakat akan tetap menolak jika materi dalam RUU KPK tidak ada perubahan, materi yang dinilai melemahkan komisi anti rasuah tersebut.
"Jika materinya masih sama kemungkinan publik tetap akan menolak," kata Hifdzil.
Diketahui, RUU KPK terus menuai kontra dari publik, khususnya para pegiat anti korupsi dan pemantau parlemen, karena terdapat poin-poin dari pasal yang mengancam kinerja KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Poin tersebut adalah kewenangan penyadapan atas izin pengawas, pembentukan dewan pengawas KPK, penambahan SP3 atau penghentian kasus di KPK, serta terkait pengumuman LHKPN.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
![Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/3/1/1709276250725-pe6at.jpeg)
Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.
Baca Selengkapnya![Poin Revisi UU Kementerian Negara: Jumlah Kementerian Ditetapkan Sesuai Kebutuhan Presiden](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/5/14/1715673380870-wupgm.jpeg)
Poin Revisi UU Kementerian Negara: Jumlah Kementerian Ditetapkan Sesuai Kebutuhan Presiden
Baca Selengkapnya![Disingkirkan Lewat Tes Wawasan Kebangsaan, Empat Mantan Pegawai Daftar Capim KPK](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/7/15/1721046163451-o9hnj.jpeg)
Empat mantan pegawai KPK itu mendaftar capim KPK berkaca dari banyak masalah di internal lembaga antirasuah dari segi pimpinan hingga pegawai.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
![Hormati Keputusan KPU, PKS Beri Catatan dan Kritisi Proses Pemilu](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/3/22/1711108783228-v6lmc.jpeg)
Dia menilai masih banyaknya dugaan pelanggaran etika oleh KPU dan Bawaslu.
Baca Selengkapnya![Kebut, Komisi II DPR Segera Bahas Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah Bareng KPU](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/6/5/1717570569392-b1sl8.jpeg)
Secara konstitusi, MA berwenang mengubah norma dalam peraturan termasuk PKPU terkait Pencalonan Kepala Daerah dan putusan MA wajib dilaksanakan.
Baca Selengkapnya![Respons Presiden Jokowi Terkait Revisi UU MK](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/5/14/1715671133429-jsllv.jpeg)
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.
Baca Selengkapnya![Demokrat Sebut Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran Tunggu Revisi UU Kementerian](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/5/16/1715833906954-sdp2hi.jpeg)
Dalam UU yang berlaku saat ini, Pasal 15 UU Kementerian Negara mengatur tentang jumlah kementerian.
Baca Selengkapnya![Rukun Puasa dan Syarat Sah Pelaksanaannya, Umat Islam Wajib Tahu](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/12/20/1703063275749-10bvd.jpeg)
Rukun puasa mencakup serangkaian aturan dan tata cara yang harus diikuti secara sungguh-sungguh dan ikhlas.
Baca Selengkapnya![Reaksi Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/5/14/1715681458798-f2rlvf.jpeg)
Saat ini MK fokus pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan legislatif 2024.
Baca Selengkapnya