Pendiri Demokrat Enggan Bocorkan 380 DPC Pendukung KLB: Nanti Dipecat Habis
Merdeka.com - Pendiri Partai Demokrat Hencky Luntungan mengungkap, 80 persen pemilik suara telah dikantongi untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB). Namun, Hencky enggan mengungkap dari mana saja suara dukungan itu karena takut DPP melakukan pemecatan.
"Ga usah kita sebut, nanti bisa dipecat habis sama mereka," ujarnya kepada wartawan, Selasa (2/3).
Hencky menyebut dorongan KLB sudah dikantongi sekitar 380 suara DPC. KLB ini rencananya akan digelar pekan pertama atau kedua Maret 2021.
"Sudah 380-an. Berarti 70-80 persen pemilik suara," katanya.
KLB, menurut Hencky, tidak perlu izin Majelis Tinggi seperti yang disampaikan DPP Demokrat. KLB ini diklaim tidak ilegal.
"Kalau ilegal ya silakan bicara dari sisi hukum ya. Kalau ilegal, kalian menetapkan AD/ART itu pun ilegal karena tidak diplenokan," tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menegaskan, upaya gerakan kudeta Partai Demokrat tidak mungkin terjadi. Jika Kongres Luar Biasa jika digelar pasti inkonstitusional dan ilegal.
"Kalau para pelaku GPK PD masih berencana melakukan KLB, sudah pasti itu inkonstitusional dan ilegal," katanya dalam keterangannya, Senin (1/3).
KLB menjadi inkonstitusional karena perlu persetujuan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Majelis Tinggi dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono selaku Wakil Ketua Majelis Tinggi.
"Masak Mas AHY mau mengkudeta diri sendiri?" jelas Herzaky.
Ditambah, ada syarat 2/3 dari 34 DPD dan 1/2 dari 514 DPC untuk menggelar Kongres Luar Biasa. Namun, kata Herzaky, semuanya telah menyatakan setia kepada AHY sebagai ketua umum dan menolak KLB.
"Ilegal karena kalau ada KLB, pasti yang hadir bukan pemilik suara sah. Alias KLB Bodong ini namanya," tegasnya.
Herzaky menyarankan para mantan kader Demokrat yang telah dipecat tidak perlu memberikan pernyataan pepesan kosong. Ia meminta mereka tidak perlu buat kisruh.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaPartai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi perintahkan Bapanas stok beras kemasan 5 kg di ritel modern tersedia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Berkas Dugaan Politik Uang Lengkap, Caleg Demokrat Diserahkan ke Kejari Makassar
Baca SelengkapnyaDia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.
Baca SelengkapnyaDKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaKoalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mempertanyakan penyebab suara PSI yang dalam enam hari terakhir mengalami lonjakan drastis
Baca SelengkapnyaPenyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaTumpak mengatakan putusan hasil sidang etik tersebut sudah disepakati oleh seluruh anggota Dewas KPK. Termasuk tanggal sidang pembacaan putusan tersebut.
Baca Selengkapnya