Pemilu serentak 2019, lebih rumit dan rawan kecurangan

Merdeka.com - Untuk pertama kalinya, pemilu legislatif dan pemilu presiden digelar serentak pada 17 April 2019. Pemilu kali ini dinilai akan lebih rumit dan rawan kecurangan baik yang dilakukan oleh partai politik maupun para caleg.

Mantan komisioner KPU yang juga Direktur Eksekutif Netgrit Sigit Pamungkas mengungkapkan, kerumitan akan terjadi pada pengaturan jadwal kampanye.

"Keserentakan pemilihan presiden dan calon legislatif membawa perbedaan dalam banyak hal untuk kampanye. Jadwal itu harusnya jadi satu, dan seluruh tahapan menjadi satu. KPU harus membuat jadwal kampanye terkait dengan rapat umum," kata Sigit dalam acara diskusi bertajuk 'Kampanye Segera Mulai' di Restoran Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (22/9).

Sigit berharap, semua partai politik dan para caleg mematuhi setiap peraturan yang dibuat KPU agar tercipta pemilu yang damai.

"Ada peraturan pada pemilu 2014 bahwa pembatasan jumlah baliho, di setiap desa tidak boleh lebih dari 3, spanduk tidak boleh pasang di pohon dan dipaku supaya tidak sembarangan pakai tempat jadi media kampanye, dan tidak boleh spanduk di kendaraan-kendaraan umum," jelas sigit.

Sementara Ketua Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ray rangkuti mengkhawatirkan kecurangan yang timbul.

"Sebenarnya yang paling mengkhawatirkan adalah hal-hal yang kecil, seperti pemasangan kandidat-kandidat dan itu juga bisa tanda kutip sebagai mainan seperti orang partai. Pencurian kampanye, maksudnya melakukan kampanye sebelum waktunya. Ada jdwal kampanye resmi dan ada yang tidak resmi," ucapnya.

Reporter magang: Jayanti