PDIP klaim Jokowi-JK masih cocok untuk Indonesia dengan kondisi sekarang
Merdeka.com - Politisi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait menilai pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla merupakan sosok yang dibutuhkan untuk kondisi Indonesia saat ini. Pernyataan tersebut keluar ketika mengomentari gugatan UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi agar pasangan Jokowi-JK bisa melanggeng kembali di Pilpres 2019.
Namun, pria yang akrab disapa Ara ini, tak menegaskan apakah mendukung kembali Jokowi dipasangkan dengan Jusuf Kalla. Dia hanya menilai, Kalla merupakan figur senior yang serba lengkap, dan selama empat tahun bersama Jokowi, saling mengisi dan melengkapi.
"Pendapat saya pak JK politisi senior yang sangat lengkap, seorang pengusaha, mantan ketum Golkar, PMI dulu. Seorang terbuka dan hubungan dengan Jokowi baik sekali. Saya melihat Jokowi JK dua sosok yang saling mengisi, melengkapi dan kompak. Saya akui saya komunikasi dengan keduanya sangat baik saya tahu persis keduanya cocok untuk Indonesia dengan kondisi sekarang," ujarnya di kantor Indikator, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (5/3).
Ara tidak mempermasalahkan gugatan yang tengah diajukan di Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, proses tesebut sah secara konstitusional dan sudah tepat dilakukan. Namun, dari PDIP sendiri belum menentukan sikap terkait hal ini. Menurutnya, soal penjajakan kembali Jokowi-JK ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"PDIP pada waktunya akan menentukan dengan mbak Mega sebagai Ketum," ucapnya.
Sebelumnya, permohonan uji materi UU Pemilu diajukan oleh Muhammad Hafidz, Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa dan Perkumpulan Rakyat Proletar. Pasal yang digugat yakni Pasal 169 huruf n dan pasal 227 huruf i.
Pasal 16 huruf dan huruf 227 huruf I UU Pemilu mengatur syarat bagi presiden dan Wakil Presiden, yaitu: belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama, dan surat pemberitahuan belum pernah menjadi Presiden dan Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.
Permohonan gugatan UU Pemilu sudah teregistrasi di MK pada Senin tanggal 30 April 2018 lalu. Pemohon merasa dirugikan jika JK tidak bisa lagi mendampingi Jokowi di Pemilu 2019. Sebab, kolaborasi keduanya dianggap telah menghadirkan capaian kinerja yang positif bagi Indonesia.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cuma PKS yang Tak Ikut Jokowi
Selain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.
Baca SelengkapnyaKeras! Sekjen PDIP Bilang Prabowo-Gibran Cermin Jokowi Tiga Periode
Pernyataan Jokowi boleh mendukung capres menimbulkan sentimen negatif
Baca SelengkapnyaJokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan
Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Serang Jokowi, PDIP Dinilai sedang Marah dan Kecewa kepada Gibran
Namun, kemajuan tersebut berdampak pada tingginya utang negara.
Baca SelengkapnyaKumpulkan Menteri di Istana, Jokowi Minta Jaga Kondisi Jelang Pemilu 2024
Jokowi meminta pembantunya harus teliti menjaga kondisi dalam negeri.
Baca SelengkapnyaJokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaJokowi Anggap Petisi UGM dan UII Bagian Demokrasi: Setiap Orang Boleh Berpendapat
Jokowi menuturkan, setiap masyarakat Indonesia bebas berpendapat.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sempat Berdoa Jokowi Tidak Ikut Turun Kampanye dan Memihak ke Satu Capres
Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca SelengkapnyaJokowi Mau Jadi Jembatan Parpol, PDIP Singgung Demokrasi Turun ke Titik Nadir
Hasto menegaskan, Pemilu 2024 belum selesai. Saat ini, proses rekapitulasi suara masih dilakukan secara berjenjang.
Baca Selengkapnya