Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Partai Demokrat lolos verifikasi faktual peserta Pemilu 2019

Partai Demokrat lolos verifikasi faktual peserta Pemilu 2019 Verifikasi faktual KPU di DPP Partai Demokrat. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Partai Demokrat akhirnya dinyatakan lolos proses verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ini setelah sejumlah pengurus perempuan Partai Demokrat hadir dan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Anggota (KTA). Sehingga menggenapi syarat 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai.

Keterwakilan perempuan menjadi salah satu syarat dalam verifikasi faktual. Syarat lainnya, jelas kepengurusan DPP hingga pengurus daerah, serta kejelasan kantor partai di pusat dan daerah. Verifikasi terhadap Partai Demokrat sempat diskors menunggu kehadiran pengurus perempuan.

"Skors saya cabut. Tadi kita telah menyaksikan di bawah, yang pertama ibu Erma Farida, dan ada tiga pengurus perempuan sebelum magrib di mobil. Tadi ada ibu Vivi yang baru melahirkan, menyerahkan KTA dan KTP-nya," ujar anggota Komisioner KPU, Viryan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Minggu (28/1).

Dengan hadirnya tiga pengurus perempuan itu, syarat perihal perwakilan perempuan mencapai 30 persen.

"Kami apresiasi kebijakan dan komitmen pengurus Partai Demokrat, perwakilan perempuan 30 persen telah selesai dan terpenuhi. Berdasarkan absen Partai Demokrat perempuan lebih dari 100 perempuan, dengan demikian kami hormati dan apresiasi khususnya pengurus perempuan," ujarnya.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan lega setelah partainya lolosnya verifikasi faktual KPU. Hinca mengaku telah memerintahkan seluruh pengurus di daerah untuk membantu verifikasi KPU. Ini sesuai arahan Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

"Atas nama pengurus terima kasih atas kerja kita hari ini. Dengan demikian tugas kita di DPP telah selesai, tapi kita mulai besok pagi akan memonitor verifikasi di tingkat DPW dan DPC hingga 100 persen. Seluruh kader dalam hitungan jam kami mendukung penuh kerja KPU dan Bawaslu," ucap Hinca.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPU Siapkan Tim Hukum untuk Hadapi Gugatan Sengketa Pemilu 2024 di MK

KPU Siapkan Tim Hukum untuk Hadapi Gugatan Sengketa Pemilu 2024 di MK

Proses pendaftaran sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilaksanakan dalam jangka waktu 3x24 jam.

Baca Selengkapnya
KPU Konversi Suara Partai Politik Setelah Sengketa di MK

KPU Konversi Suara Partai Politik Setelah Sengketa di MK

Pelapor dugaan PHPU dapat meregister perkaranya dalam kurun waktu 3X24 jam terhitung dari KPU merilis hasil putusan pemilu.

Baca Selengkapnya
Memasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan

Memasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan

Dia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Demokrat Setuju KPU Tak Tampilkan Grafik Data Pemilu: Belum Valid, Bisa Dinterpretasikan Kecurangan

Demokrat Setuju KPU Tak Tampilkan Grafik Data Pemilu: Belum Valid, Bisa Dinterpretasikan Kecurangan

Zaky sangat menyayangkan bahwa seharusnya formulir C1 bisa secepatnya di unggah ke Sirekap.

Baca Selengkapnya
Malam Ini, KPU Kumpulkan Divisi Hukum Bahas Persiapan Gugatan Pemilu 2024

Malam Ini, KPU Kumpulkan Divisi Hukum Bahas Persiapan Gugatan Pemilu 2024

KPU mempersiapkan diri dalam menghadapi perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.

Baca Selengkapnya
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.

Baca Selengkapnya
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.

Baca Selengkapnya
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.

Baca Selengkapnya