Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Paripurna DPR bacakan 5 surat Jokowi, salah satunya soal UU MD3

Paripurna DPR bacakan 5 surat Jokowi, salah satunya soal UU MD3 Rapat paripurna DPR RI. ©twitter.com/DPR_RI

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna dengan agenda pembukaan masa persidangan IV tahun 2016-2017. Rapat yang dihadiri 299 anggota DPR ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Sebelum membuka sidang, Fadli membacakan sejumlah surat masuk yang diterima pimpinan DPR.

Setidaknya ada 6 surat, di antaranya 5 surat dari Presiden Joko Widodo dan satu surat dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Salah satu surat dari Presiden berisi tindaklanjut dari pembahasan revisi UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3.

Revisi ini untuk mengakomodir permintaan PDIP untuk menempatkan satu kadernya di jajaran pimpinan DPR/MPR. Surat presiden soal revisi UU MD3 dengan nomor R13/Pres/02/2017 masuk pada 24 Februari 2017.

"Sebelum memulai acara perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima 6 surat yaitu 5 dari presiden," kata Fadli di Ruang Rapat Paripurna, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3).

Dengan masuknya 6 surat itu, kata Fadli, DPR akan segera melakukan pembahasan sesuai dengan peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2014.

"Surat tersebut sesuai peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2014 akan dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku," pungkasnya.

Berikut 6 surat masuk yang diterima pimpinan DPR:

1. Surat R08/Pres/02/2017 14 Febuari 2017 pengusulan calon anggota dewan pengawas lembaga penyiaran TVRI.

2. R09/Pres/02/2017 14 Februari 2017 permohonan pertimbangan bagi pencalonan Jaksa Luar Biasa dan berkuasa penuh.

3. Nomor R13/Pres/02/2017 tanggal 24 Februari 2017 perihal penujukkan wakil untuk membahas rancangan UU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3.

4. R14/Pres/03/2017 tanggal 6 Maret 2017 perihal permohonan pertimbangan bagi pencalonan duta besar luar biasa dengan kekuasaan penuh untuk LBDP.

5. Surat R/15/03/2017 tanggal 7 Maret 2017 calon anggota KPAI 2017-2022.

6. Satu surat DPD RI HM310/190/DPD/3/2017 tanggal 8 Maret perihal penyampaian RUU perubahan kedua atas UU Nomor 17 2014 tentang MD3.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset

Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.

Baca Selengkapnya
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
15 Januari 1949: Mengenang Peristiwa Situjuah Berdarah, Tewaskan Banyak Pejuang PDRI
15 Januari 1949: Mengenang Peristiwa Situjuah Berdarah, Tewaskan Banyak Pejuang PDRI

74 tahun berlalu, ini kisah Peristiwa Situjuah yang renggut banyak pejuang Pemerintah Darurat RI.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Q & A: Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta
Q & A: Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta

UU DKJ disahkan DPR dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV, Kamis (28/3).

Baca Selengkapnya
Teken Perpres, Jokowi Tambah Satu Direktorat di Bareskrim Polri
Teken Perpres, Jokowi Tambah Satu Direktorat di Bareskrim Polri

Perpres diundangkan di Jakarta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 12 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta

Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Baca Selengkapnya
Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen
Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen

Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen

Baca Selengkapnya
Menelusuri Perbedaan Perolehan Suara PSI antara C1 dan Data Sirekap
Menelusuri Perbedaan Perolehan Suara PSI antara C1 dan Data Sirekap

Pada 26 Februari lalu, partai yang diketuai oleh putra bungsu Presiden Jokowi itu hanya memperoleh 2.001.493 suara atau 2,68 persen.

Baca Selengkapnya