Pakai kaos 'tahanan KPK', cara PSI warning Calegnya di Jatim

Melalui kaos bertuliskan 'Tahanan KPK', Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ingatkan 24 bakal calon legislatifnya (Bacaleg) untuk tidak terlibat tindak pidana korupsi ketika menjadi wakil rakyat.

Warning itu ditegaskan saat acara pengundian nomor urut Dapil bagi Bacaleg PSI di Surabaya, Sabtu (14/7) petang.

"Itu (kaos) adalah salah satu bentuk warning kita, atau kampanye simbolik kita," tegas Ketua DPW PSI Jawa Timur, Shobikin di sela pengundian nomor urut Bacaleg PSI Surabaya.

Jangan sampai, pesannya, saat para Caleg dari partai urut 11 ini lolos menjadi anggota DPR, justru terlibat tindak pidana korupsi.

"Kalau nanti ada yang terlibat tindakan korupsi, maka kitalah orang pertama yang akan mengantar kaos oranye (kaos tahanan KPK) itu kepada dia (pelaku)," tegas Caleg DPRD Jawa Timur Dapil II Sidoarjo ini.

Sementara Ketua Tim Kampanye Nasional DPP PSI, Andy Budiman yang turut hadir menegaskan, bahwa untuk mendidik para Caleg tidak korupsi, partainya menolak aksi jual beli nomor urut bagi Bacelegnya. "Di partai kami (nomor urut) tidak diperjualbelikan. Itu sebuah tradisi," ucap Andy.

Untuk itu, lanjutnya, di PSI, Caleg tidak perlu membayar uang sepeserpen saat mendaftar. "Kita tahu bahwa di banyak partai, nomor urut untuk menjadi calon legislatif itu diperjualbelikan, di sini tidak ada," tegasnya yakin.

Kalau ternyata ada laporan ada yang meminta uang atau berupa barang, benda, dan sebagainya kepada calon, Andy meminta melaporkannya langsung ke PSI.

"Karena pada prinsip, kami, para Caleg itu tidak boleh dikutip (dipungut) sepeserpun. Karena kami ingin memulai sebuah tradisi politik baru, ingin membersihkan DPR, DPRD I, dan DPRD II," katanya.

"Jadi ini ikhtiar kami, sebuah sumbangsih kami untuk Indonesia, untuk memperbaiki politik Indonesia. Karena kita ingin situasi politik berubah," tandas Andy.

Sekadar informasi, pasca-pengundian nomor urut di lima Dapil yang ada di Surabaya ini, PSI akan segera mendaftarkan sekitar 60 Bacalegnya se Jawa Timur –termasuk 24 orang dari Surabaya- ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) di hari terakhir, yaitu tanggal 17 Juli mendatang.