OSO dkk temui Presiden Jokowi bahas MD3 dan Tatib DPD
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menerima Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Senin (7/5). Mereka adalah Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO) dan Wakil Ketua DPD Nono Sampono serta Damayanti Lubis.
Pertemuan dilakukan di ruang kerja Kepala Negara di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharini.
OSO sapaan Oesman Sapta Odang mengatakan, dalam pertemuan pimpinan DPD berkonsultasi dengan pemerintah tentang tata tertib (tatib) DPD yang termuat dalam UU MD3.
"Dalam rangka konsultasi MD3 tentang tatib DPD," kata OSO di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (7/5).
Selain itu, pertemuan tersebut fokus pada penyatuan pandangan antara DPD dengan pemerintah dalam melaksanakan program kerja. Menurut OSO, pemerintah sangat mendukung masukan-masukan dari DPD.
"Para menterinya dan Pak Presiden menjelaskan akan segera dibahas," kata dia.
OSO membantah pertemuan sore hari ini membahas penambahan kursi pimpinan DPD sebagai konsekuensi dari revisi UU MD3.
"Oh bukan. Tambahan pimpinan itu sudah menjadi keputusan menjadi 4 pimpinan. Kita sudah memutuskan 4 dibagi 2 daerah," ujar OSO.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Naik 300 Persen, PSI Peroleh 42 Kursi DPRD di Papua Raya
Kenaikan perolehan suara ini karena PSI dianggap menjadi partai yang toleran dan representasi dari Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaPDIP Siap Jadi Oposisi, Begini Respons Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons soal PDI Perjuangan yang siap menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaJokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD
Alasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Terbitkan Keppres Pemecatan Anggota DPD AWK
Keppres tersebut telah ditandatangani Kementerian Sekretariat Negara Deputi Bidang Administrasi Aparatur Nanik Purwanti.
Baca SelengkapnyaDinas Perdana, AHY Dampingi Jokowi Resmikan Bendungan Lokak di Sulut
AHY mengatakan ingin meninjau langsung kantor-kantor Kementerian ATR/BPN yang ada di daerah.
Baca SelengkapnyaVIDEO: Blak-blakan PDIP Soal Pemakzulan PDIP
Mahfud menegaskan pemakzulan kepada Presiden Jokowi harus diputuskan DPR.
Baca SelengkapnyaHasto Bongkar Jokowi Ingin Ambil Alih Golkar dan PDIP, Ada Menteri Ditugaskan jadi Juru Lobi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan upaya Presiden Jokowi berupaya mempertahankan kepemimpinannya dengan merebut PDIP dan Golkar.
Baca SelengkapnyaPDIP Desak Prabowo Minta Maaf Usai Sebut Bung Karno Pakai Alutsista Bekas
Hasto menganggap keliru calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto soal Presiden ke-1 RI Soekarno gunakan alutsista bekas saat bebaskan Irian Barat.
Baca Selengkapnya