Merdeka.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai besarnya pendapatan yang diterima oleh anggota DPR RI tidak sebanding dengan kinerja mereka sebagai anggota legislatif. Sebab itu, juru bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Sigit Widodo, mendesak tunjangan diterima anggota DPR dipotong.

"Semoga ini bukan sekadar keriuhan sesaat dan masyarakat harus terus menuntut wakil-wakilnya agar lebih bijak menggunakan uang rakyat. Sekali lagi kami minta tunjangan anggota DPR dipotong karena kinerjanya yang buruk dan dananya dialihkan untuk penanggulangan Covid-19," ujar Sigit dalam pesan singkat, Sabtu (18/9).

Bukan hanya memiliki kinerja buruk. Dia juga menilai anggota DPR yang baru dilantik sejak dua tahun lalu hanya mengesahkan tiiga Undang-undang (UU) dari 37 Rancangan Undang-undang (RUU) program legislasi nasional (Prolegnas).

"Selama dua tahun sejak dilantik, DPR periode ini baru mengesahkan empat Undang-undang dari target 248 RUU yang masuk Prolegnas 2020-2024,” ungkapnya.

Sigit menambahkan, PSI sejak tiga tahun silam sudah menyuarakan besarnya pendapatan anggota DPR RI di luar gaji pokok yang diterima. Tidak hanya itu, dia juga mengklaim partainya sudah mempertanyakan banyaknya tunjangan yang diterima oleh DPR di luar gaji pokok

"Ada belasan tunjangan yang jumlahnya sangat besar dan beberapa sangat mengada-ada. Sebutlah ada yang namanya tunjangan kehormatan. Ini buat apa? Apakah wakil rakyat di DPR menjadi terhormat karena menerima tunjangan ini, atau mereka merasa tidak terhormat jika tidak diberi tunjangan kehormatan?" ungkap Sigit.

PSI juga mempertanyakan beberapa tunjangan yang terkait dengan fungsi DPR. Sigit menilai seharusnya para anggota DPR tidak diberikan tunjangan.

"Kenapa harus ada uang tunjangan tambahan untuk melakukan fungsi utama DPR?" tanya Sigit.

Beberapa tunjangan juga diterima oleh anggota DPR jika menduduki jabatan tertentu atau menjadi alat kelengkapan dewan. Dia menjelaskan ada tunjangan sebagai pimpinan dewan, tunjangan sebagai anggota badan musyawarah, tunjangan sebagai anggota komisi, tunjangan badan legislasi, tunjangan badan anggaran, dan beberapa tunjangan lainnya yang saling tumpang-tindih.

"Jadi jangan heran, meski gaji anggota DPR tidak terlalu besar, namun take home pay-nya bisa sangat luar biasa," ungkap Sigit.