MPR: 2012, Tahun galau buat pemerintahan Indonesia
Merdeka.com - Tahun 2012 tinggal beberapa hari lagi. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Lukman Hakim Saifuddin, menilai kondisi Indonesia dari tahun ke tahun bukan menunjukkan perbaikan malah kebobrokan.
Lukman menyebut kondisi Indonesia kini benar-benar prihatin. Menurutnya Indonesia kini sedang galau.
"Saya lihat 2012 sebagai tahun galau karena tersandera kasus masa lalu," kata Lukman di acara diskusi penegakan hukum dan HAM 2012, yang dilakukan di kantor PPP, Rabu (26/12).
Berbagai persoalan masa lalu yang masih menuntut sikap tegas pemerintah. Selain itu antar institusi negara juga terjadi sengketa serius seperti persoalan DPR versus KPK atau KPK versus Polri.
"Antara DPR dan KPK tentang Penyadapan dan SP3. Antara KPK dan Polri muncul perseteruan hebat. MK juga anggarannya disunat," tambahnya.
Hal yang lebih memalukan lagi, sesama jajaran kabinet saling melaporkan soal pelanggaran. Anehnya hal itu malah dilaporkan ke Presiden SBY bukan ke penegak hukum
"Menteri melaporkan menteri yang, saling melaporkan," tandasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Suhartoyo meminta semua pihak untuk hadir dan mendengrkan kesaksian dari empat menteri terkait.
Baca SelengkapnyaMasyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaDari penelitian yang dilakukan, melibatkan beragam keluarga dari berbagai negara, salah satunya Indonesia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tampak beberapa gedung inti pemerintahan yang kian menunjukkan bentuknya.
Baca SelengkapnyaPemerintah pusat akan meninggalkan sejumlah aset barang milik negara (BMN) senilai Rp 1.640 triliun di DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPemilu 1955 di Indonesia merupakan salah satu tonggak sejarah penting dalam proses demokratisasi dan konsolidasi negara setelah merdeka pada tahun 1945.
Baca SelengkapnyaPada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
Baca SelengkapnyaAparatur Sipil Negara atau biasa disingkat ASN adalah pilar utama dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaDi antara tahun 1955 hingga Pemilu 1999, Indonesia sempat mengimplementasikan sistem pemilu proporsional tertutup.
Baca Selengkapnya