Minta Salinan Keppres Ditolak, Advokat LBH Jakarta Bandingkan Era Jokowi dan SBY

Minggu, 28 Juli 2019 14:34 Reporter : Ahda Bayhaqi
Minta Salinan Keppres Ditolak, Advokat LBH Jakarta Bandingkan Era Jokowi dan SBY jokowi. ©2019 Merdeka.com/intan umbari

Merdeka.com - Koalisi Masyarakat Sipil menyebut Presiden Joko Widodo tertutup karena tidak memberikan publik akses Keputusan Presiden (Keppres) pembentukan Pansel Capim KPK. Pengalaman dialami Advokat LBH Jakarta Nelson Simamora saat mengajukan permohonan informasi publik ke Sekretariat Negara (Setneg).

Pada 10 Juli 2019, LBH Jakarta meminta salinan Kepres. Pada 25 Juli 2019, balas bahwa permohonan itu ditolak.

"Jadi, penolakan ini sebetulnya membuktikan juga bahwa rezim Jokowi memang tertutup. Hanya aturan perundang-undangan, itu tertutup," kata Nelson dalam jumpa pers di kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (28/7).

Nelson menjelaskan, dalih Setneg menolak karena salinan Kepres hanya untuk pihak yang bersangkutan. Nelson pun mengatakan surat penolakan dengan dalih yang berputar-putar.

"Keppres itu, 'bersama ini permohonan saudara tidak bisa kami penuhi, kepres tersebut disampaikan kepada yang bersangkutan', ini bahasanya muter-muter, intinya tidak dikasih," kata Nelson menirukan isi surat.

Lantas, Nelson membandingkan Kepres Capim KPK era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kata dia, era Ketum Demokrat itu publik mudah mengakses dan melihat isi Kepres. "Beda dengan zamannya pak Beye," imbuhnya.

Dia pun turut membandingkan permohonan informasi publik dengan instansi lagi. Seperti DPR dan KPK. Dua lembaga tersebut justru mau memberikan informasi soal perundangan.

"Kita meminta ke pemerintah soal aturan perundang-undangan, ditolak. Kita LBH, kalau kita ke DPR, itu dikasi langsung, ke KPK, itu kita dikasi hard copy, pertama UU dan lalu naskah akademiknya. Dikasi dua duanya. Kalau kita ke DPR," ujar Nelson.

Koalisi menilai dengan tertutupnya akses terhadap informasi publik, sama saja Pansel Capim KPK bergerak tertutup pula. Koalisi berniat untuk mengajukan keberatan ke PTUN namun tak bisa karena terganjal SK Pansel Capim KPK yang tidak bisa diakses publik.

"Atas penolakan ini kita sangat kecewa, karena ini melanggar UU, kita akan mengajukan keberatan. Karena memang ini UU, sifatnya publik SK Pansel KPK itu sifatnya publik. Setelah kita dapat, mudah mudahan kita bisa ajukan ke pengadilan," kata Nelson. [ded]

Topik berita Terkait:
  1. Presiden Jokowi
  2. Capim KPK
  3. Sby
  4. Jakarta
Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini