Menteri-menteri ini dijamin tidak di-reshuffle?

Merdeka.com - Usai lebaran menjadi hari paling mendebarkan bagi para menteri kabinet Joko Widodo (Jokowi). Isu reshuffle yang berembus kencang sebelum lebaran sempat membuat para menteri sedikit ketar-ketir. Apakah menteri dari parpol termasuk yang akan di-reshuffle Jokowi?

Desakan agar Jokowi segera melakukan reshuffle sempat kencang dari internal PDIP. Bahkan PDIP terang-terangan minta jatah kursi menteri.

Presiden Jokowi sendiri dalam berbagai kesempatan sudah mengisyaratkan akan melakukan perombakan kabinet. Soal waktunya, Jokowi menyimpan rapat-rapat. Jokowi tak ingin isu reshuffle malah mengganggu kinerja para menteri.

Di tengah isu reshuffle, diam-diam para petinggi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) langsung menanyakan kepada Jokowi. Apakah kadernya aman di kabinet?

Seperti yang dilakukan oleh Ketua Umum PPP muktamar Surabaya M Romahurmuziy. Dia mengatakan, kader PPP yang duduk sebagai Menteri Agama Lukman Hakim sudah dijamin tak terkena reshuffle.

"Tapi itulah pembicaraan kami dengan presiden," kata Romi di Kediaman Ketum PKB Muhaimin, Ciganjur, Jakarta, Minggu (26/7) kemarin.

Menurut dia, menteri yang terkena reshuffle yaitu bidang ekonomi. Sebab, Presiden Jokowi membutuhkan gebrakan baru dalam perekonomian Indonesia yang menghadapi pasar bebas dunia.

"Kemungkinan enggak bersifat major hanya minor pada bidang perekonomian yang butuh penyegaran, antisipasi kondisi ekonomi dunia, market friendly," kata dia.

Tak hanya PPP, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga telah menemui Jokowi. Hasilnya, menteri dari PKB aman dari reshuffle. Ada tiga menteri PKB yang duduk di kabinet yaitu, Menpora Imam Nahrawi, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Jafar.

Cak Imin bertemu Jokowi pada awal Juli ini. "Sampai hari pertemuan terakhir saya dengan Pak Jokowi, belum ada menteri dari PKB yang kena reshuffle," kata Muhaimin saat menghadiri Gelar Doa Bersama Sukseskan Muktamar NU ke-33 di DPP PKB, Jakarta, Minggu (5/7) lalu.

Sementara menteri dari PDIP diprediksi juga aman. Apalagi belakangan PDIP ini malah minta tambah jatah menteri.

Berbeda dengan PPP dan PKB. Untuk menteri dari Hanura dan NasDem diperkirakan belum aman. Beberapa elite Hanura dan NasDem pasrah jika akhirnya Jokowi mendepak kader Hanura dan NasDem dari kabinet.

"Itu hak prerogatif Presiden. Tetapi tentu kami tanyakan, kenapa dikurangi," kata Wakil Ketua Fraksi NasDem, Johnny G Plate.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi mengatakan, Jokowi sebaiknya segera melakukan perombakan kabinet. Menurut Ari, menteri-menteri yang terkait dengan manajemen administrasi kepresidenan seperti menteri sekretaris kabinet dan menteri sekretaris negara juga layak diganti.

"Performa menteri-menteri dari PDIP jauh lebih 'berbunyi' daripada menteri-menteri dari Hanura dan NasDem kalau mau dibikin rattingnya. Keberadaan staf ahli yang luar biasa dan biasa di luar di Kementerian Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi harus menjadi perhatian Jokowi. Jika tidak dicermati Jokowi, masyarakat akan semakin frustasi dengan pemerintahan Jokowi," papar Ari Junaedi.