Menko Polkam Tekankan Kekompakan Forkopimda untuk Kesejahteraan Rakyat dan Stabilitas Nasional

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Djamari Chaniago menyerukan pentingnya kekompakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di seluruh Indonesia. Arahan ini bertujuan memastikan tugas pemerintahan berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat. Djamari menekankan agar Forkopimda tidak membawa kepentingan pribadi, melainkan fokus pada kebutuhan rakyat.

Pernyataan tersebut disampaikan Djamari saat bersilaturahmi di Markas Kodam I/Bukit Barisan, Medan, pada Minggu (15/3), didampingi Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya. Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh agama dan masyarakat Sumatera Utara, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan elemen masyarakat.

Menko Polkam juga menyoroti beberapa isu krusial yang memerlukan perhatian serius, seperti peredaran narkoba, aksi premanisme, penyebaran berita hoaks, dan praktik judi daring. Isu-isu ini dianggap dapat mengganggu ketertiban serta stabilitas sosial di tengah masyarakat.

Menko Polkam Djamari Chaniago secara tegas mengingatkan seluruh jajaran Forkopimda, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, untuk bekerja secara kompak. Ia menekankan bahwa segala upaya yang dilakukan harus semata-mata untuk menyejahterakan rakyat. Djamari melarang keras adanya kepentingan pribadi yang dibawa dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Fokus utama Forkopimda harus selalu pada kepentingan masyarakat luas, bukan pada agenda individu atau kelompok tertentu. Djamari menegaskan bahwa rakyat membutuhkan perhatian penuh dari para pemimpin daerah. Oleh karena itu, curahkan seluruh perhatian untuk melayani dan memenuhi kebutuhan rakyat.

Kekompakan Forkopimda menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap tantangan. Sinergi antarlembaga ini akan memperkuat fondasi pembangunan daerah. Dengan demikian, tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara maksimal.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam Djamari Chaniago juga menyoroti berbagai persoalan sosial yang memerlukan penanganan serius. Isu-isu seperti peredaran narkoba dan aksi premanisme masih menjadi ancaman nyata bagi ketertiban umum. Selain itu, penyebaran berita hoaks dan praktik judi daring juga berpotensi mengganggu stabilitas masyarakat.

Djamari menekankan pentingnya peran Forkopimda bersama tokoh agama untuk aktif merangkul generasi muda. Pelibatan kaum muda sangat krusial dalam menjaga persatuan dan stabilitas daerah. Memberikan ruang bagi mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan adalah langkah strategis.

Generasi muda harus menjadi bagian integral dari solusi, bukan hanya objek pembangunan. Dengan memberikan kesempatan dan bimbingan, mereka dapat menjadi agen perubahan positif. Forkopimda memiliki tanggung jawab besar untuk membimbing dan mengarahkan potensi generasi penerus bangsa.

Menko Polkam Djamari Chaniago juga meminta tokoh masyarakat dan jajaran Forkopimda untuk berperan aktif meluruskan isu hoaks yang beredar. Isu-isu seperti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan krisis pangan seringkali menimbulkan keresahan di masyarakat. Penjelasan yang akurat sangat dibutuhkan untuk menenangkan publik.

Pemerintah memastikan bahwa ketersediaan energi dan pangan nasional tetap aman serta mencukupi bagi seluruh masyarakat. Informasi ini perlu disampaikan secara transparan dan berkelanjutan kepada publik. Dengan demikian, masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong yang dapat memicu kepanikan.

Peran aktif dalam memerangi hoaks adalah bagian dari menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Forkopimda dan tokoh masyarakat harus menjadi garda terdepan dalam menyaring informasi. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya verifikasi informasi juga perlu terus digalakkan.

Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam menjaga suasana kondusif dan stabilitas daerah. Sinergi dengan pemerintah pusat menjadi kunci utama dalam upaya ini. Stabilitas tidak hanya dibangun oleh institusi pemerintah dan aparat keamanan semata.

Peran aktif tokoh masyarakat sebagai penyejuk dan pengayom di tengah masyarakat juga sangat vital. Sumatera Utara merupakan provinsi yang majemuk dengan beragam suku, agama, budaya, dan adat istiadat. Keberagaman ini menjadi kekuatan besar yang harus dijaga melalui nilai-nilai toleransi yang kuat.

Surya juga menyampaikan visi pembangunan daerah "Kolaborasi Sumut Berkah" yang diusung Pemprov Sumut. Visi ini menekankan bahwa pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah. Namun, memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan tokoh masyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemprov Sumut mendorong sejumlah langkah strategis pembangunan. Ini meliputi penguatan infrastruktur dan konektivitas wilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan dan kesejahteraan di Sumut.

Sumber: AntaraNews