Mengingatkan bahaya isu SARA saat Pilkada Serentak

Merdeka.com - Penegak hukum diminta tegas jika isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dijadikan amunisi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019. Ditakutkan dengan merebaknya isu seperti itu akan memecah belah anak bangsa.

"Sebagai negara yang berideologi Pancasila dan memiliki Bhinneka Tunggal Ika, seharusnya para penyelenggara negara mampu menekan pelaksana atau peserta (parpol) agar Pilkada berjalan sesuai aturan dan telah disepakati untuk tidak melakukan cara-cara kotor," ujar Bambang Widodo Umar dalam keterangannya, Selasa (23/1).

Pengajar Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia ini melihat secara umum demokrasi di Indonesia belum berjalan dengan baik. Berbagai cara kerap dilakukan oleh masing-masing kelompok untuk meraih kemenangan tanpa memikirkan dampak sosial kemasyarakatan.

Karena itu, lanjut Bambang, tindakan tegas dari penyelenggara Pilkada harus diwujudkan dengan tidak memberikan kebijakan terhadap siapapun peserta yang menyimpang dari aturan. Menurutnya, isu SARA menjadi momok paling berbahaya dalam memelihara keutuhan NKRI.

"Apalagi sekarang banyak kelompok memanfaatkan kecanggihan media sosial untuk menyebar propaganda di dunia maya, baik berupa narasi kekerasan, ujaran kebencian, maupun hoax," tuturnya.

Ia melanjutkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan, terutama internet (dunia maya) merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari. Namun, sayangnya belum dimanfaatkan secara benar, bahkan ada sebagian orang yang menjadikan itu peluang yang mengarah terjadinya kontradiksi.

Menurutnya, hal itu bukan karena sistemnya salah, tetapi memang ada pihak yang sengaja menyalahgunakan dunia maya untuk kepentingan tertentu. Celah itu terus dimanfaatkan untuk melakukan propaganda negatif di dunia maya, terutama yang menyangkut isu SARA.

Untuk itu, Bambang mengimbau agar masyarakat memiliki kekebalan dari propaganda atau kampanye hitam dalam Pilkada Serentak nanti. Salah satu caranya memberi kepercayaan kepada para pimpinan non formal di masyarakat seperti tokoh masyarakat, ketua adat, dan lain-lain untuk memperkuat nilai-nilai dan tradisi kepada warganya.

"Agar keharmonisan dan kedamaian terjaga, disamping terus memelihara dan merawat nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika," tandasnya.