Masih saja ratusan anggota DPR bolos Paripurna

Merdeka.com - Seolah tak pernah kapok dikritik, dalam sidang paripurna hari ini, masih saja ratusan anggota DPR yang berani bolos melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat untuk menghadiri sidang paripurna. Sebanyak 277 orang yang mangkir dari sidang paripurna hari ini.

Sidang paripurna yang dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB ini pun berlangsung molor sehingga baru dimulai pada pukul 10.45 WIB, Kamis (11/4).

Selain itu, dari 560 anggota DPR, hanya tercatat dalam absensi kehadiran rapat paripurna sebanyak 333 yang menandatangani daftar hadir.

Pimpinan rapat paripurna yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung ini untuk mengesahkan RUU tentang Konvensi Rotterdam dan RUU tentang protokol Nagoya.

Berikut daftar lengkap absensi para anggota DPR dalam sidang paripurna, Kamis (11/4).

Fraksi Demokrat 89 Anggota.

Fraksi Golkar 65 Anggota.

Fraksi PDIP 53 Anggota.

Fraksi PKS 36 Anggota.

Fraksi PAN 30 Anggota.

Fraksi PPP 17 Anggota.

Fraksi PKB 12 Anggota.

Fraksi Gerindra 16 Anggota.

Fraksi Hanura 11 Anggota.

Berdasarkan jumlah tersebut yang telah memenuhi kuorum, Pramono pun membuka secara resmi sidang paripurna.

"Dengan jumlah anggota yang hadir, rapat telah mencapai kuorum, saya buka rapat paripurna pada hari ini," jelas Pramono saat memimpin rapat Paripurna, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/4).

Dalam paripurna itu, akan membahas:

1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable to the Convention on Biological Diversity (Nagoya Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati).

2. Pembicaraan Tingkat 2 /Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade (Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional.

3. Laporan Badan Kehormatan DPR RI mengenai Perkara Etik Badan Kehormatan RI.

4. Pendapat Fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap RUU Usul Inisiatif Baleg DPR RI tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat menjadi RUU DPR RI.