Lukman Edy Kembali Dipolisikan Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik PKB, Kali Ini ke Polda Metro Jaya

Selain ke Polda Metro Jaya, Lukman Edy sebelumnya dilaporkan PKB ke Bareskrim Polri, Polda Jawa Timur, Polda NTB dan Polresta Depok.

Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jakarta melaporkan mantan Sekjen PKB, Muhammad Lukman Edy ke Polda Metro Jaya pada hari ini, Rabu (7/8). Laporan itu teregister dengan nomor: LP/B/4565/VII/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA.

"Saya datang kemari melaporkan tentang pencemaran nama baik PKB yang dilakukan Lukman Edy," kata Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas di Mapolda Metro Jaya.

Hasbiallah menyebut, pelaporan PKB Jakarta itu didasarkan pernyataan Lukman Edy saat dimintai keterangan panitia khusus Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di gedung PBNU, Jakarta Pusat. Ucapan Lukman Edy yang dipersolkan itu di antaranya terkait pengelolaan partai tidak transparan. Kepengurusan sentralistik.

"Itu yang dijelaskan Lukman Edy. Waktu dipanggil oleh PBNU," ujar Hasbiallah.

Dalam laporannya, Hasbiallah turut menyerahkan bukti-bukti untuk memperkuat adanya dugaan pencemaran nama baik dilakukan Lukman Edy.

"Ada bukti-bukti di media, audio tentang statement Lukman Edy," ucap dia.

'Dosa' Lukman Edy di Mata PKB

Sementara itu, Kuasa Hukum DPW PKB Jakarta Buhari menambahkan, enam narasi Lukman Edy yang dinilai oleh pengurus DPW PKB Jakarta bermuatan fitnah.

Buhari membeberkan, pertama, Lukman Edy menuduh dalam usia 26 tahun PKB telah kehilangan ruh perjuangan. Kedua, PKB juga dianggap tidak transparan dalam soal pengelolaan keuangan. Ketiga, PKB oleh Lukman Edy juga dituduh telah terjebak dalam kepemimpinan sentralistik. Keempat, PKB dituduh semakin menjauh dari nilai yang diwariskan oleh Gus Dur.

Dan kelima, yang lebih tidak masuk akal adalah Lukman Edy menuduh PKB meninggalkan warga Nahdliyin. "Padahal semua kader PKB berjuang untuk dan selalu didedikasikan untuk perjuangan warga nahdliyin, bahkan sejak awal berdiri hingga hari ini,” jelas Buhari.

Atas dasar itu, Lukman Edy dianggap menyebar fitnah dan membuat kegaduhan karena ada unsur adu domba. "Lukman Edy terlalu mencampuri urusan internal PKB, menyebar fitnah, sehingga membuat kegaduhan," ujar Buhari.

PKB Anggap Pernyataan Lukman Edy Menghasut Kader

Padahal, Buhari menjelaskan, PKB di level pusat maupun daerah tidak sedikit pun meninggalkan warga NU untuk diperjuangkan baik di level kebijakan maupun program. Baik di level pusat maupun daerah, baik di level eksekutif maupun legislatif, semua kader PKB bahu-membahu memperjuangkan warga NU maupun elemen masyarakat lainya.

Buhari menjelaskan jika di pusat sahabat-sahabat legislator PKB memperjuangkan lahirnya UU Pesantren maupun Dana Abadi Pesantren. Di daerah-daerah kader-kader PKB berjuang meloloskan Perda Pesantren, di Jawa Timur ada program bea siswa madrasah diniyah dalam APBD.

“Di Jakarta ini kami konsen memperjuangkan agar dana hibah untuk PWNU di Jakarta dinaikkan. Kami juga terus memperjuangkan insentif untuk guru ngaji dan DKM Masjid di DKI Jakarta, melalui dana hibah APBD DKI Jakarta. Dan itu semua untuk warga DKI Jakarta, yang mayoritas adalah Nahdliyin. Jadi apa yang dituduhkan Lukman Edy bahwa PKB meninggalkan nahdliyin itu tidak bisa diterima akal sehat,” ujar dia.

Buhari menilai, Lukman Edy juga tidak layak menuding PKB telah kehilangan semangat yang diwariskan oleh ulama pendahulu termasuk muassis PKB.

Menurut Buhari, PKB tetap konsen untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam ahlul sunah wal jamaah sebagai basis inspirasi dalam merumuskan kebijakan dan program.

“Karenanya Lukman Edy harus bisa membuktikan pernyataan, dan tuduhan yang disematkan kepada PKB dan kader PKB dan pengurus PKB bahwa melalui narasi dalam bentuk tulisan yang disebarkan ke publik di depan penegak hukum. Sebab jika tidak, maka dia jelas telah membuat berita hoaks, pencemaran nama baik, dan fitnah terhadap institusi PKB, kader, dan pengurusnya,” tandas Buhari.

Lukman Edy bukan kali ini saja dilaporkan ke polisi terkait kasus dugaan pencemaran nama baik PKB. Mantan Menteri Percepatan Daerah Tertinggal (PDT) itu sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim Polri, Polda Jawa Timur, Polda NTB dan Polresta Depok.