Merdeka.com - Loyalis Bakal Calon Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ace Hasan Syadzily membantah tudingan Loyalis Bakal Calon Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang menyebut ada tiga menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekan DPD Golkar pilih Airlangga.

Dia pun meminta loyalis Bamsoet untuk tidak merendahkan para pemilik hak suara pemilih ketua umum.

"Saya kira enggak bener lah. Partai Golkar biasa kok menyelesaikan dalam Munas beberapa Munas kita lakukan secara mandiri independen di dalam menentukan. Jangan merendahkan para pemegang suara lah," katanya di Hotel Merlynn Park, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11).

Ace yakin para pemilih suara akan objektif dalam memilih ketua umum. Serta tidak mudah diintervensi siapapun.

"Mereka pasti akan objektif mereka pasti akan memiliki penilaian yang sangat objektif untuk menentukan siapa figur yang paling tepat untuk memimpin lima tahun Partai Golkar ini dan engga bisa di tekan-tekan Partai Golkar itu," ucapnya.

Sebelumnya, loyalis Bamsoet, Syamsul Rizal mengatakan tiga menteri yang menekan DPD ini tidak semuanya berasal dari kalangan partai politik. Tiga menteri itu adalah berasal dari Partai Golkar, akademisi satu lagi berasal dari partai lain.

Terkait menteri partai lain, Syamsul menduga Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno yang terlibat untuk menekan para kepala daerah kemudian kepala daerah menekan DPD Golkar.

"Tapi yang muncul sangat santer itu adalah Pak Pratikno. Mensesneg," kata Syamsul di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (27/11).

Ketua DPP Golkar: Demokrasi Munas Dirampok Pratikno Cs

Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPP Partai Golkar Taufik Hidayat mengatakan, ada intervensi di Musyawarah Nasional (Munas) Golkar. Dia menambahkan, intervensi dan tekanan datang dari Mensesneg Pratikno, Menseskab Pramono Anung dan Menko Maritim Luhut Panjaitan.

"Demokrasi Munas Golkar dirampok Pratikno Cs. Terungkapnya pertemuan Mensesneg, Menko Maritim dan Menseskab, dengan para Ketua DPD menandakan para menteri ini campur tangan terhadap Munas Golkar," katanya di Jakarta, Sabtu (30/11).

Menurutnya, campur tangan ketiga menteri itu sangat berbeda dengan sikap Presiden Joko Widodo yang memberikan kebebasan internal Golkar untuk menentukan sendiri pemimpinnya.

"Tindakan Pratikno Cs adalah ilegal dan tidak bertanggung jawab. Mereka memanipulasi laporan kepada Presiden bahwa internal Golkar harapkan Airlangga Hartarto (AH) menjadi Ketum, kepada para ketua DPD mereka mengklaim Pak Presiden maunya AH menjadi Ketum," ujarnya.

Selain manipulator, Taufik menerangkan, ketiga pembantu Presiden Jokowi itu sudah bertindak di luar sistem. Parpol adalah institusi kenegaraan maka sudah semestinya penanganannya oleh pemerintah pun masuk ke dalam sistem.

"Dalam hal ini Menteri yang diatur dalam UU untuk dapat terlibat dalam Munas Parpol adalah Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM," ucapnya.

Mantan Ketua Umum PB HMI ini juga mengungkapkan, minat Golkar menggelorakan aspirasi yang sangat kuat untuk memilih pemimpin yang bersih, tak terlihat masalah hukum sehingga bisa dicalonkan sebagai Presiden atau Wapres pada Pilpres 2024.

"Dengan mendorong AH sebagai calon Ketum, maka Pratikno Cs telah melakukan kejahatan demokrasi yang sangat nyata, apalagi hal itu bertentangan dengan sikap Presiden Jokowi sendiri. Karena itu menurut saya bila terjadi perpecahan nantinya Pratikno cs perlu direshuffle," pungkasnya.

Ini Tanggapan Pratikno

Kubu Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuding 'tangan' Istana ikut bermain dalam pertarungan calon ketua umum di Munas Golkar. Sejumlah menteri Jokowi bahkan disebut mempengaruhi pemilik suara di Munas untuk memilih Airlangga Hartarto.

Empat menteri Jokowi itu adalah Luhut Pandjaitan, Agus Gumiwang Kartasasmita, Pramono Anung dan Pratikno. Mereka berperan mengumpulkan para DPD I Partai Golkar. Para pemilik suara di Munas itu dikumpulkan di Hotel Keraton, Jalan MH Thamrin, Jakarta belum lama ini. 34 DPD I Golkar dikabarkan hadir.

Terkait hal ini, Pratikno yang menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara membantahnya.

"Di Golkar? Apa urusanku sama mereka. Apa urusanku? Kacau kamu. Memang aku pernah orang partai?," katanya di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (29/11).

Dia pun berkilah tak tahu bahwa yang bisa memilih suara itu adalah DPD Golkar. Bahkan, Pratikno mengklaim baru mengetahuinya.

"Yang milih siapa Golkar itu? Yang milih? DPD kan. Aku enggak tahu enggak tahu siapa DPD. Ini baru tahu yang milih DPD," ungkapnya.

Pratikno menegaskan, kehadirannya ke Menko Polhukam hanya berkoordinasi dengan Mahfud untuk menyampaikan pesan Presiden, sebelum yang bersangkutan ke Papua.

"Aku udah kasih tahu. Kesini tuh urusan Pak Menko akan ke Papua. Jadi Presiden titip agar nanti mumpung ke Papua, itu elaborasi, juga solusi yang apa namanya lebih ke pendekatan ekonomi, kesejahteraan, budaya dan seterusnya jadi penekanan yang utama," jelasnya.

Saat ditanya apakah Airlangga yang didorong menjadi Ketum Golkar? Dia hanya mengatakan.

"Apanya? (Airlangga itu) Menko Perekonomian," pungkasnya.