Leo usul Golkar dibubarkan jika calon ketum pakai uang negara
Merdeka.com - Politisi Golkar Leo Nababan mendukung Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie untuk melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemilihan ketua umum di Munas Golkar nanti. Meski tak diatur dalam AD/ART parpol, Leo menilai keterlibatan KPK sangat diperlukan, karena calon ketua umum ini nantinya adalah pejabat negara.
"Saya dukung Pak Ical libatkan KPK dalam munas," kata Leo ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Kamis (18/2).
Menurutnya, semua calon ketua umum tentunya berpotensi menjadi pejabat negara suatu saat dan bahkan sekarang ini sudah menjadi pejabat negara. Katakanlah Ketua DPR Ade Komarudin, anggota Komisi III Aziz Syamsudin dan Setya Novanto.
Alasan pejabat negara inilah yang membuat Leo setuju jika KPK perlu dilibatkan. Tak cuma itu, dia juga mengusulkan Golkar dibubarkan jika para calon ketua umum menggunakan uang negara dalam pemilihan.
"Saya dukung KPK karena mereka pejabat negara. Bila perlu Partai Golkar dibubarkan jika mereka pakai uang negara dalam pemilihan ketua umum baru," katanya.
Meski demikian, Leo mengatakan tak ada aturan khusus agar KPK dilibatkan dalam pemilihan ketua umum dalam sebuah partai politik. Uang yang dipakai para calon pun bukan uang negara tapi uang pribadi setiap calon.
"Sebenarnya uang yang dipakai setiap calon untuk membiayai proses itu uang pribadi. Jadi KPK tak bisa masuk ke sana," jelas dia.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polres Pekalongan mengungkap kasus penipuan dengan modus penggandaan uang bermotif politik. Korbannya seorang caleg dari Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaAirlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca SelengkapnyaInternal Golkar kembali panas jelang Munas pemilihan ketua umum
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
"Ya kan sudah jelas bahwa Golkar akan Munas pada Desember ya, bahwa ada calon, selama calon memenuhi syarat, dia kader Golkar," kata JK
Baca SelengkapnyaMenurut dia, Presiden Jokowi merupakan tokoh nasional.
Baca SelengkapnyaMuzani menyebut, Gerindra menghormati proses keputusan di internal Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaDia menyebut penambahan 2-3 persen itu berasal dari dua kekuatan tambahan, yaitu infrastruktur partai dan kekuatan caleg yang mewakili.
Baca SelengkapnyaKendati demikian, Golkar mengaku tak mengetahui siapa partai politik yang akan bergabung dengan KIM.
Baca SelengkapnyaGolkar akan menanti bagaimana langkah yang akan diambil Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya