Legislator Jabar Gencar Sidak, Soroti Kondisi Pelayanan Kesehatan Jabar di Puskesmas dan Rumah Sakit

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Aten Munajat, secara intensif melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang ada dalam Pelayanan Kesehatan Jabar, baik di tingkat puskesmas maupun rumah sakit di wilayah tersebut. Pengawasan ini menjadi prioritas utama untuk memastikan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Pengecekan fasilitas kesehatan ini dilakukan oleh setiap jajaran Komisi V sesuai dengan daerah pemilihannya masing-masing. Hasil dari pengawasan lapangan ini kemudian akan menjadi bahan materi penting yang akan dibahas dalam agenda rapat di DPRD Jabar. Hal ini menunjukkan komitmen legislator dalam menjalankan fungsi pengawasan mereka.

Menurut Aten, pengawasan langsung ke lapangan merupakan langkah krusial sebagai wakil rakyat untuk mengetahui kendala dan kekurangan dalam Pelayanan Kesehatan Jabar. "Komisi V membidangi kesehatan, kami selama ini bersama Dinas Kesehatan meninjau beberapa tempat fasilitas kesehatan, menerima, menampung berbagai persoalan," kata Aten di Garut, Rabu. Ini menegaskan pendekatan proaktif DPRD Jabar.

Dalam pengawasan yang dilakukan di daerah pemilihannya, Kabupaten Garut, Aten Munajat menemukan beberapa catatan persoalan yang memerlukan penyelesaian segera. Salah satu fokus utamanya adalah kondisi puskesmas, di mana ia menanyakan perihal pelayanan dan fasilitas yang tersedia. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang kurang dan apa yang perlu dipertahankan dari Pelayanan Kesehatan Jabar.

Hasil peninjauan langsung bersama jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Jabar di Puskesmas Karangpawitan, Garut, mengungkap persoalan signifikan. Puskesmas tersebut membutuhkan penambahan atau perluasan ruang rawat inap. Kebutuhan ini muncul karena Puskesmas Karangpawitan tidak hanya melayani masyarakat setempat, tetapi juga warga dari kecamatan lain, sehingga memerlukan kapasitas yang lebih memadai.

Aten menjelaskan bahwa meskipun perangkat dan petugas di puskesmas tersebut sudah cukup memadai, kekurangan utama terletak pada ruang rawat inap. "Kalau untuk perangkatnya sudah, lumayan lah, tapi yang jelas ruangan-ruangan buat rawat inapnya yang kurang, kalau peralatan dan sebagainya sudah ada, petugasnya sudah," ujarnya. Kondisi ini menyoroti perlunya investasi pada infrastruktur fisik untuk mendukung Pelayanan Kesehatan Jabar.

Temuan di Puskesmas Karangpawitan ini dianggap sebagai contoh kasus yang mungkin juga terjadi di puskesmas lain, terutama di daerah pelosok Garut. Ini mengindikasikan bahwa masalah serupa bisa saja tersebar luas di berbagai fasilitas Pelayanan Kesehatan Jabar, menuntut perhatian lebih dari pemerintah provinsi dan kabupaten.

Segala persoalan terkait fasilitas Pelayanan Kesehatan Jabar, baik di Garut maupun daerah lainnya, dipastikan akan menjadi materi pembahasan penting di DPRD Jabar. Legislator berkomitmen untuk mengupayakan penyelesaian masalah-masalah ini oleh Pemerintah Provinsi Jabar. Tujuannya adalah untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal dan berkualitas.

Aten Munajat berharap bahwa upaya yang dilakukan oleh Komisi V dapat membuahkan hasil positif. "Ya, mudah-mudahan, kita usahakan, ini sebagai sampel saja, mungkin bisa saja di daerah lain juga sama," katanya. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan DPRD Jabar dalam menangani isu-isu fundamental yang mempengaruhi akses dan kualitas Pelayanan Kesehatan Jabar.

Langkah-langkah pengawasan dan advokasi ini mencerminkan peran aktif DPRD Jabar dalam memastikan akuntabilitas dan efektivitas program kesehatan pemerintah. Dengan terus memantau kondisi di lapangan dan menampung aspirasi masyarakat, diharapkan berbagai kendala dalam Pelayanan Kesehatan Jabar dapat diatasi secara komprehensif. Ini demi terwujudnya sistem kesehatan yang lebih baik dan merata bagi seluruh warga Jawa Barat.

Sumber: AntaraNews