Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kubu Romi sebut Muktamar Luar Biasa bisa digelar atas usul DPW & DPC

Kubu Romi sebut Muktamar Luar Biasa bisa digelar atas usul DPW & DPC Arsul Sani. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Sejumlah kader PPP membentuk Majelis Penyelamat Partai untuk menyatukan kubu yakni dua kubu yaitu kubu Romahurmuziy (Romi) dan kubu Djan Faridz. Sebagai upaya rekonsiliasi, Majelis Penyelamat Partai berencana menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama. Munas yang digelar pada 22-23 Mei itu kabarnya akan menjadi ajang pencarian ketua umum baru.

Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan langkah Majelis Penyelamat Partai untuk mencari pemimpin baru harus dilakukan melalui Muktamar Luar Biasa. Namun, kata dia, Muktamar Luar Biasa tidak bisa sembarangan dilakukan.

Majelis harus berkomunikasi dengan pengurus DPW dan DPC PPP. Sebab, Muktamar Luar Biasa baru bisa digelar apabila mendapat usulan dari 2/3 DPW dan 2/3 DPC. Jika usulan tersebut tidak diajukan melalui DPW dan DPC PPP, maka kegiatan Muktamar Luar Biasa akan menjadi masalah.

"Mereka harus bicara dengan DPW DPC eh gua punya gagasan kayak begini, kalau 2/3 DPW dan 2/3 DPC setuju terjadi lah itu," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/5).

Arsul menyebut ada dua masalah dalam usulan Muktamar Luar Biasa yang dikehendaki Majelis Penyelamat Partai. Yakni, Muktamar Luar Biasa tidak bisa digagas oleh organisasi baru. Selain itu, Majelis Penyelamat Partai tidak memiliki hak suara untuk menggelar Muktamar Luar Biasa.

"Sekaligus ada dua masalah disana, masalah institusinya tidak ada di AD/ART. Yang kedua mereka tidak punya hak suara, yang punya hak suara Muktamar Luar Biasa kan DPW DPC," tegasnya.

Kendati demikian, Arsul mengklaim sejumlah anggota Majelis Penyelamat Partai seperti Zarkasih Noer, Bachtiar Chamsyah sebenarnya tidak bermaksud ingin menggulirkan Muktamar Luar Biasa untuk mencari nakhoda baru.

"Ini mereka gunakan kebetulan beberapa senior yang sebetulnya enggak bermaksud. Pak Kiai Zarkasih Noer, Bachtiar Chamsyah sudah klarifikasi," klaimnya.

Pihak DPP, lanjut Arsul, sebenarnya mengamini rencana Majelis Penyelamat Partai untuk menggelar Munas Alim Ulama sebagai upaya rekonsiliasi antara kubu Romi dan Djan. Majelis Penyelamat Partai disarankan untuk memberitahu pengurus DPP jika menginginkan adanya Munas Alim Ulama.

"Sudah kami sampaikan ke beliau-beliau bapak-bapak kalau misalnya yamg diinginkan agar partai ini lebih solid dan ulama bisa bersatu bisa juga berkumpul sekaligus karena kita sudah terpecah-pecah karena Pilkada DKI minta kepada DPP minta kepada Pak Romi minta kepada Pak Sekjen kami perlu forum Munas Alim Ulama," jelas Arsul.

Rencananya, DPP juga akan mengadakan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) sebelum bulan puasa. Dalam rapat itu, Arsul berharap Majelis Penyelamat Partai menyampaikan usulan terkait upaya untuk menyelesaikan kisruh di internal PPP.

"Nah supaya enggak itu enggak ini kita adakan nanti Rapimnas tapi diundang lah Pak Rudiman segala macem dia kan pengurus harian, itu insya Allah sebelum puasa, sebelum puasa lah. Di Rapimnas itu kita akan tanya apa sih pengennya jadi soalnya itu saja," imbuhnya.

Sebelumnya, Majelis Penyelamat Partai (MPP) yang anggotanya disebut terdiri dari anggota PPP baik kubu Romahurmuziy maupun Djan Faridz sepakat menggelar Musyawarah Nasional (Munas) dengan para alim ulama pendiri partai. Tujuannya satu, menyelesaikan masalah internal PPP. Rencananya, Munas akan digelar 23-24 Mei 2017.

"Tiga tahun tergadai persoalan yang melahirkan masalah kontra produktif memutuskan untuk menyelamatkan PPP dari kepunahan. Oleh karena itu, kita perlu arahan dari ulama bekas pendiri partai musyawarah untuk menyelesaikan masalah ini," kata Ketua Umum Parmusi Usamah Hisyam di Hotel Grand Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (11/5).

Ada tiga hal yang akan dibahas dalam Munas. Utamanya soal pertanggungjawaban Ketua Umum PPP muktamar versi Jakarta Djan Faridz dan juga Ketua Umum PPP versi muktamar Surabaya Romahurmuziy atas konflik yang terjadi selama tiga tahun terakhir.

PPP sangat mungkin mengikuti jejak politik Golkar dalam menyelesaikan konflik internal. Yakni memilih nakhoda baru. Dalam PPP disebut imam baru. Anggota Majelis Tinggi PPP Anwar Sanusi tidak menampik Munas ini sekaligus menjadi ajang pencarian ketua umum baru.

(mdk/msh)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.

Baca Selengkapnya
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Bakal Dalami Sumbangan Prabowo ke MDS Coop, Ganjar: Yang Melanggar Mesti Ditindak

Bawaslu Bakal Dalami Sumbangan Prabowo ke MDS Coop, Ganjar: Yang Melanggar Mesti Ditindak

Ganjar menilai, jika ada pelanggaran dalam pemberian sumbangan tersebut, maka Bawaslu musti menindak dengan tegas.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KH Marzuki Mustamar Dicopot dari Posisi Ketua PWNU Jatim, PBNU: Tidak Terkait Pilpres

KH Marzuki Mustamar Dicopot dari Posisi Ketua PWNU Jatim, PBNU: Tidak Terkait Pilpres

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mencopot KH Marzuki Mustamar dari posisi Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur.

Baca Selengkapnya
Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.

Baca Selengkapnya
Malam Ini, KPU Kumpulkan Divisi Hukum Bahas Persiapan Gugatan Pemilu 2024

Malam Ini, KPU Kumpulkan Divisi Hukum Bahas Persiapan Gugatan Pemilu 2024

KPU mempersiapkan diri dalam menghadapi perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Maruarar Sirait Mundur dan Pamit dari PDIP: Saya Memilih Ikuti Arah Politik Pak Jokowi

Maruarar Sirait Mundur dan Pamit dari PDIP: Saya Memilih Ikuti Arah Politik Pak Jokowi

Maruar mengucapkan terima kasih selama dirinya berlabuh di PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri.

Baca Selengkapnya