Kubu Roem Kono: MKGR 'Perjuangan' Organisasi Ilegal
Merdeka.com - Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily angkat bicara terkait munculnya MKGR 'Perjuangan'. Menurut dia, MKGR 'perjuangan' gerakan ilegal.
"Ya kalau menurut aturan organisasi ilegal," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9).
MKGR 'perjuangan' mayoritas juga diisi oleh anggota DPP Ormas MKGR. Ketua Umum MKGR 'perjuangan' Fahd El Fouz Arafiq, Sekjennya Akbar MT, bendahara umum dipegang oleh Arman Amin. Untuk dukungan di Munas, MKGR tegaskan, mendukung Bamsoet.
Ace menjelaskan, untuk menggelar musyawarah luar biasa di internal MKGR harus memenuhi beberapa persyaratan seperti hadirnya DPD-DPD MKGR seluruh Indonesia. Serta harus dipimpin oleh kepemimpinan yang sah yakni Roem Kono dan Sekjennya Adies Kadir.
"Kalau dua hal tersebut yang memenuhi persyaratan ya saya kira ini MKGR itu ya ilegal," ungkapnya.
Ketua DPP Partai Golkar ini pun mengingatkan MKGR 'perjuangan' juga akan terkena masalah hak cipta jika menggunakan atribut MKGR yang dipimpin oleh Roem Kono. Pasalnya yang resmi terdaftar di pemerintah adalah MKGR Roem Kono.
"Jika memang ada pihak-pihak yang menggunakan atribut atau logo yang menjadi hak MKGR ya harusnya dia meminta izin ya itu artinya telah melanggar hak cipta," ucapnya.
MKGR Perjuangan Beda dengan Ormas MKGR
Diberitakan sebelumnya, sejumlah pengurus Ormas sayap Golkar, MKGR mendeklarasikan perkumpulan baru bernama MKGR. Hal ini dilakukan karena para pengurus melihat kepemimpinan Roem Kono di Ormas MKGR tidak sesuai harapan.
Arman Amin, Bendum MKGR, mengatakan, dalam Mubes yang digelar di Hotel Sultan,Jakarta, Kamis (19/9), terpilih Fahd El Fouz Arafiq sebagai ketua umum. Namun Arman menegaskan, MKGR ini berbeda dengan Ormas MKGR yang dipimpin Roem Kono.
"Jadi ini MKGR berbeda dengan ormas MKGR, tapi pengurusnya sama saja," jelas Arman saat dihubungi merdeka.com.
Arman menjelaskan, MKGR dibentuk atas kegelisahan para pengurus Ormas MGKR terhadap kepemimpinan Roem Kono. Dia menganggap, Roem Kono hanya mementingkan kepentingan pribadi ketimbang Ormas.
"Melihat dari kinerja Roem Kono dan kawan-kawannya, ini hanya mementingkan dirinya dan segelintir orang dan tak mau besarkan Ormas kita ini dari situ," tambah Arman.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dito Mahendra Didakwa Atas Kepemilikan 9 Senjata Ilegal
KPK menemukan 15 unit senjata dan peluru tajam untuk senapan laras panjang serta peluru tajam 9 MM.
Baca SelengkapnyaDipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaGolkar Tidak Keberatan Jika Ada Partai Baru Bergabung dengan Koalisi Prabowo
Kendati demikian, Golkar mengaku tak mengetahui siapa partai politik yang akan bergabung dengan KIM.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan
JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.
Baca SelengkapnyaMK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Diubah Sebelum Pemilu 2029
Hal ini tercantum dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 dari perkara yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Baca SelengkapnyaDitanya Maju Pilgub DKI 2024, Anies: Kita Lagi Fokus Tuntaskan Amanah Jutaan Orang
Aziz menyebut partainya terbuka untuk melakukan komunikasi dan penjajakan koalisi dengan partai politik (parpol) manapun.
Baca SelengkapnyaIni Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI
Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaReaksi AHY Soal PPP Beri Sinyal Gabung Kabinet Prabowo-Gibran: Penguatan Koalisi Terus Kita Bicarakan
AHY menyerahkan kepada Prabowo apabila ada partai politik yang ingin bergabung ke Koalisi Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca Selengkapnya