Merdeka.com - Saat sesi foto penutupan IMF - World Bank Annual Meeting di Bali, Menko Luhut Panjaitan dan Menkeu Sri Mulyani mengoreksi pose foto yang dilakukan Direktur IMF Christine Lagarde dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim. Saat itu baik Lagarde maupun Jim Yong Kim mengacungkan dua jari.

Luhut dan Sri Mulyani menyarankan Lagarde dan Jim Yong Kim tidak menampilkan simbol dua jari. Terdengar pembicaraan yang disampaikan Sri Mulyani. Menkeu menyatakan bahwa simbol dua saat ini identik dengan Prabowo, sedangkan satu untuk Jokowi. Ini mengacu nomor urut dalam Pilpres 2019.

Aksi ini dipersoalkan kubu capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga. Mereka menyebut aksi tersebut sebagai kampanye karena menyarankan simbol satu. Kubu Prabowo siap melaporkan kejadian ini ke Bawaslu.

Menanggapi itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf membantah Luhut dan Sri Mulyani melakukan kampanye di pertemuan berskala internasional itu. Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding menyebut kode satu jari yang diacungkan Luhut dan Sri Mulyani sebagai pertanda Indonesia menjadi negara nomor satu yang berhasil menyelenggarakan pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia.

"Pak Luhut sudah jawab kan. Dia sekadar bercanda dan dimaksud itu satu Indonesia. Nomor satu dalam penyelenggaraan, kegiatannya. Perfect lah," jelasnya di Rumah Cemara, Rabu (17/10).

Dia heran karena aksi unjuk jari itu menjadi isu politik. Padahal, kata Karding, Luhut dan Sri Mulyani tak ada niat mengampanyekan pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin. Menurutnya tak ada alasan berkampanye di ajang bergengsi tersebut karena para pesertanya berasal dari luar negeri.

"Apa urusannya kita kampanye di situ. Orang-orang yang di situ kan enggak punya hak pilih. Ini spontan-spontan saja," ucapnya.

Sebelumnya, timses capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno bersiap melaporkan dua menteri kabinet kerja, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan dan Menkeu Sri Mulyani, ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pelaporan ini menyikapi aksi dua menteri itu ketika perhelatan IMF-Bank Dunia Annual Meeting di Bali beberapa waktu lalu.

"Segera nanti bagian Hukum dan Advokasi akan melaporkan kepada Bawaslu ke Bawaslu apa yang dilakukan Pak Luhut dan Sri Mulyani," jelas Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/10).

Dia menuturkan, pelaporan ini sebagai bentuk pelajaran sekaligus mengingatkan para menteri. Pejabat negara harus memberi contoh dan keteladanan kepada masyarakat. Pejabat harus bersikap netral.

"Memberi contoh yang baik yang bijak bahwa pejabat itu harus adil, harus terbuka transparan, netral, harus independen,"

Menko Luhut sudah mengklarifikasi soal aksi pose satu jari di penutupan IMF-World Bank Annual Meeting.

"Oh, itu kan saya bilang Indonesia nomor satu. Kan dia yang bilang jadi saya bilang begini (angka satu). Dia bilang victory, different, terus dia jadi (angka satu) ha ha ha ha jadi kita ketawa lepas. Kalau benaran juga nggak apa-apa," jelas Luhut di kantornya, Selasa (16/10).