Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kubu Bamsoet Nilai Airlangga Lupa Pada Orang yang Jadikannya Ketum Golkar

Kubu Bamsoet Nilai Airlangga Lupa Pada Orang yang Jadikannya Ketum Golkar Munaslub Golkar. ©2017 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Ketua DPP Partai Golkar, Andi Sinulingga, yakin bahwa caketum Golkar Airlangga Hartarto tak bisa menang secara aklamasi mengalahkan pesaingnya Bambang Soesatyo untuk memperebutkan kursi Golkar 1 periode berikutnya.

"Gak mungkin aklamasi, aklamasi yang kemarin itu adalah hadiah terindah dari banyak kawan-kawan Golkar yang tak mungkin diberikan kembali padanya," kata Andi lewat pesan kepada merdeka.com, Jumat (6/8).

Menurut Andi yang mendukung Bambang Soesatyo, Airlangga lupa dengan perjuangan kader Golkar yang memenangkannya jadi ketum Golkar pada tahun lalu.

"Kesalahan terbesar Airlangga, beliau lupa berterima kasih pada pada teman-teman yang bekerja keras untuk mendudukkannya di takhta tertinggi kepemimpinan partai," ucapnya.

Andi berujar, klaim dukungan besar kepada Airlangga yang terlihat selama ini hanya palsu.

"Nanti pada akhirnya akan terlihat klaim-klaim dukungan 90 persen itu hanyalah dusta belaka," tandasnya.

Sebelumnya, wacana aklamasi Airlangga di Munas sempat disinggung Politikus Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita. Dia menyebut Airlangga bisa kembali terpilih menjadi ketua umum Golkar secara aklamasi. Hal itu ia anggap bukan masalah karena tidak menyalahi proses demokrasi.

Agus yang juga menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos) ini mengungkapkan dukungan dari pengurus partai pemegang suara sudah lebih dari 400 daerah. Jumlah itu terus bertambah secara berkala.

"Faktanya, Pak Airlangga memiliki dukungan dari 400 daerah, bahkan sekarang di atas 400. Ini kan bisa mengarah pada aklamasi," ujarnya saat ditemui di Bandung, Selasa (9/7).

"(Aklamasi) Ini bukan hal tabu atau hal yang salah. Aklamasi itu kan salah satu bagian dari demokrasi, selama aspirasi yang datang dari daerah enggak ada unsur paksaan," ia melanjutkan.

Loyalis Airlangga lain, Rizal Mallarangeng menegaskan pemilihan calon ketua umum Golkar dalam Munas akan tetap berjalan demokratis. Meski metode pemilihan ketua tersebut aklamasi.

"Kalau teman-teman bisa memilih Pak Airlangga secara aklamasi dengan metode yang demokratis Partai Golkar jauh lebih siap lagi untuk mulai membantu Pak Jokowi bekerja dengan sungguh-sungguh karena Golkar ini kan suka enggak suka adalah aset Indonesia," kata Rizal.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tak Ada Tempat Bermain, Ini Potret Miris Anak-Anak Jakarta Renang di Lautan Sampah

Tak Ada Tempat Bermain, Ini Potret Miris Anak-Anak Jakarta Renang di Lautan Sampah

Tak hanya mengancam kesehatan, berenang di lautan sampah bahkan bisa merenggut nyawa anak-anak.

Baca Selengkapnya icon-hand
FOTO: Keseruan NCT 127 Sapa Penggemar di Jakarta dalam 'Fact Check' Face To Face Album Sign Event

FOTO: Keseruan NCT 127 Sapa Penggemar di Jakarta dalam 'Fact Check' Face To Face Album Sign Event

Dalam acara tersebut setiap member NCT 127 menandatangani album mereka untuk 35 NCTzen.

Baca Selengkapnya icon-hand
Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran Belanja 12 Mobil Listrik Omoda E5 Made in Bekasi

Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran Belanja 12 Mobil Listrik Omoda E5 Made in Bekasi

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memesan 12 unit Omoda E5, yang sudah dirakit di pabrik Pondok Ungu, Bekasi.

Baca Selengkapnya icon-hand
Begini Nasib Ekonomi Jakarta Jika Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara

Begini Nasib Ekonomi Jakarta Jika Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara

DKI Jakarta ke depannya harus bisa menjadi Global City yang sukses seperti Dubai.

Baca Selengkapnya icon-hand
Proyek Polder Tanjung Barat Bikin Macet, Dishub DKI Imbau Warga Cari Jalan Alternatif

Proyek Polder Tanjung Barat Bikin Macet, Dishub DKI Imbau Warga Cari Jalan Alternatif

pembangunan polder jadi sumber masalah atas kemacetan di Jalan TB Simatupang-Tanjung Barat.

Baca Selengkapnya icon-hand
NasDem Soal RUU DKJ Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Obrak-abrik dan Nodai Konstitusi, Tanda Otoritarianisme

NasDem Soal RUU DKJ Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Obrak-abrik dan Nodai Konstitusi, Tanda Otoritarianisme

NasDem mewanti-wanti perlahan demokrasi tergerus oleh kesesatan pikir dalam mengelola negara.

Baca Selengkapnya icon-hand
NasDem dan Demokrat Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Langsung Presiden

NasDem dan Demokrat Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Langsung Presiden

Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta.

Baca Selengkapnya icon-hand
Ketua Bamus Betawi 1982: Kita yang Usulkan Gubernur dan Wakil Gubernur Ditunjuk Presiden

Ketua Bamus Betawi 1982: Kita yang Usulkan Gubernur dan Wakil Gubernur Ditunjuk Presiden

"Kita mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden," kata Oding

Baca Selengkapnya icon-hand
Aturan Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Pimpinan Komisi II DPR Anggap Hak Demokrasi Warga Jakarta Dikebiri

Aturan Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Pimpinan Komisi II DPR Anggap Hak Demokrasi Warga Jakarta Dikebiri

Usulan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden usai tak menjadi ibu kota diatur dalam Rancangan Undang-undang Daerah Kekhususan Jakarta.

Baca Selengkapnya icon-hand
DPRD DKI Tolak Wacana Gubernur Jakarta Dipilih Langsung Presiden: Karena Merenggut Hak Rakyat Memilih

DPRD DKI Tolak Wacana Gubernur Jakarta Dipilih Langsung Presiden: Karena Merenggut Hak Rakyat Memilih

Fraksi DPRD DKI Jakarta menolak wacana kebijakan gubernur dipilih langsung presiden usai Ibu Kota berpindah ke IKN, Kalimantan Timur

Baca Selengkapnya icon-hand
Usai Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Jakarta Harus Punya Daya Tarik Agar Ekonomi Tetap Stabil

Usai Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Jakarta Harus Punya Daya Tarik Agar Ekonomi Tetap Stabil

DKI Jakarta diimbau untuk mencontoh Dubai yang sukses menjadi Global City.

Baca Selengkapnya icon-hand
PKS Tolak Gubernur Jakarta Dipilih Presiden: Itu Hak Demokrasi Rakyat

PKS Tolak Gubernur Jakarta Dipilih Presiden: Itu Hak Demokrasi Rakyat

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden diatur dalam RUU Daerah Khusus Jakarta.

Baca Selengkapnya icon-hand