KPU Upayakan Eks Napi Korupsi Dilarang Maju Pilkada Diatur UU

Senin, 4 November 2019 19:31 Reporter : Ahda Bayhaqi
KPU Upayakan Eks Napi Korupsi Dilarang Maju Pilkada Diatur UU Pengumuman hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019. ©2019 Merdeka.com/Iqbal Nugroho

Merdeka.com - Ketua KPU Arief Budiman berharap, UU Pilkada direvisi untuk mengatur pelarangan mantan napi korupsi, bandar narkoba dan pelaku kekerasan seksual anak untuk maju mencalonkan sebagai calon kepala daerah.

KPU menyerahkan draf Peraturan KPU untuk Pilkada 2020 kepada Komisi II DPR. KPU memasukan larangan mantan napi korupsi, bandar narkoba dan pelaku kekerasan seksual maju Pilkada.

Aturan serupa pernah dibuat KPU pada pemilihan legislatif 2019. Namun, dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Agar hal tersebut tidak terulang, Arief berharap UU Pilkada direvisi.

"Kami tentu berharap ada revisi terhadap undang-undang. Karena kan semua pihak kalau saya lihat komentarnya, sepanjang ini diatur di dalam undang-undang maka kita bisa terima," ujar Arief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/11).

Arief mempertanyakan, komitmen apakah UU Pilkada ini mau direvisi atau tidak. KPU senang jika DPR mau melakukan revisi. Tetapi, kata Arief, KPU sengaja memasukan pelarangan itu dalam PKPU karena melihat fakta.

Dia menyebut, banyak kepala daerah yang ditangkap dan ditahan karena kasus korupsi. Ada juga yang pernah menjadi mantan napi korupsi kemudian tertangkap kembali karena kasus korupsi.

"Ada yang melakukan berulang pernah menjadi terpidana korupsi sudah selesai menjalani kemudian mencalonkan lagi menjadi kepala daerah jadi kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi lagi," kata Arief.

"Ini yang kita gak mau kan. Jadi saya pikir kalau banyak pihak kemudian melihat seperti ini punya kekhawatiran yang sama dengan yang dikhawatirkan seperti ini ya mestinya ini bisa diterima," pungkasnya.

KPU dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II menyerahkan draf perubahan PKPU Nomor 3 Tahun 2017. Aturan pelarangan mantan napi korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual anak, dimasukan dalam Pasal 4 huruf h.

"Calon gubernur dan wakil gubernur; calon Bupati dan wakil bupati atau wali kota atau wakil walikota memenuhi persyaratan, bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi," ujar Komisioner KPU Evi Novida Ginting dalam rapat bersama Komisi II. [rnd]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini