KPU soal politik uang: Kami tak akan ragu laporkan supaya jadi pelajaran

Sabtu, 13 Januari 2018 11:00 Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah
Ketua KPU Arief Budiman. ©2017 Merdeka.com/Genan

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) pastikan akan melaporkan calon kepala daerah yang terindikasi bermain politik uang. Ini dilakukan untuk mengantisipasi praktik politik uang di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018.

"KPU tidak ragu. Kami ingatkan, kami akan laporkan supaya ini jadi pelajaran banyak pihak," kata Ketua KPU Arief Budiman di Resto Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (13/1).

Selain itu, KPU juga akan aktif mensosialisasikan profil dan identitas para calon kepala daerah. Ini dimaksudkan untuk menjadi pertimbangan bagi masyarakat sebelum memilih calon pemimpin mereka.

"Mempublikasikan data diri calon. Bukan hanya calon tapi juga profilnya, tinggal di mana, pendidikannya," tegasnya.

Arief menambahkan, belum melihat ada aturan yang tegas untuk mencegah dan menurunkan praktik mahar politik di Pemilu. "Kita belum melihat. Apakah regulasi, ketegasan, maupun upaya menurunkan mahar politik itu belum ada," tandasnya.

Diketahui, rumor soal adanya mahar politik di Pilkada 2018 kembali menjadi perbincangan sejak La Nyalla Mattalitti mengaku diminta Ketua Umum Prabowo Subianto puluhan miliar sebagai syarat mendapatkan rekomendasi untuk diusung di Pilgub Jawa Timur 2018.

La Nyalla blak-blakan menceritakan kegagalannya diusung Gerindra untuk maju di Pilgub Jatim. Termasuk cerita ketidaksanggupannya memenuhi mahar politik ratusan miliar Rupiah yang disebutnya diminta Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Dia mengaku sudah mengucurkan Rp 5,9 miliar yang diterima oleh Tubagus Daniel Hidayat (Bendahara La Nyalla) dan diserahkan ke Saudara Fauka. La Nyalla mengatakan, Prabowo justru merespon dengan marah-marah dengan memakinya. Sambil menyinggung soal uang Pilpres 2014. Dia mengaku tak mengetahui maksud kemarahan Prabowo.

[bim]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini